riauonecom, Pekanbaru, Riau, roc - DPRD Riau merasa tersinggung atas pernyataan Menteri ESDM Dahlan Iskan di salah satu media nasional. Karena menyebutkan bahwa ada permintaan dari pejabat Riau fee 5 persen kepada PT Adhi Karya, supaya sisa hutang proyek PON kemarin bisa dilunasi.

 

Anggota DPRD Riau, Noviwaldi Jusman menegaskan, seharusnya Dahlan Iskan harus menunjuk idung siapa pejabat yang meminta fee 5 persen tersebut kepada perusahaan BUMN, PT Adhi Karya itu. Sebab pernyataan mengatas namakan pejabat  telah menjatuhkan harga diri sebuah  provinsi dimata rakyat Indonesia dan luar negeri.

 

"Dahlan Iskan jangan langsung menuduh saja setelah ada pengakuan (Curhat) dari Direktur PT Adhi Karya kepada dia. Dan jangan menyebutkan atas nama pejabat, karena pejabat sangat banyak di Riau ini. Kalau memang ada permintaan fee tunjukkan idung pejabat tersebut," tegas Noviwaldi menanggapi pernyataan Dahlan Iskan itu dengan mimik wajah tersingung, Rabu (17/9).

 

Noviwaldi menjelaskan, saat pembahasan RAPBD 2015 memang ada diusulkan pembayaran sisa utang proyek PON untuk PT Adhi Karya sekitar Rp 200 miliar. Namun Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari Pemprov Riau mencoret usulan itu.

 

Alasan pencoretan, karena pembayaran hutang proyek PON kepada PT Adhi Karya tidak ada memiliki dasar hukum kuat.  Supaya tidak menjadi temuan, maka kedua lembaga eksekutif dan legislatif ini menghapur anggaran pembayaran tersebut.

 

Namun sekarang ada isu yang ditimbulkan oleh Dahlan Iskan, bahwa jika ingin hutang sekitar Rp 200 miliar, maka pihak PT Adhi Karya harus membayarkan fee sebesar Rp 5 persen atau sekitar Rp10 miliar kepada pejabat tersebut. Apakah pejabat eksekutif atau legislatif tidak diketahui.

 

"Jika memang ada isu permintaan fee itu, sebaiknya laporkan saja ke KPK. Dan Dahlan Iskan jangan berbicara lewat media. Apalagi tidak menyebutkan instansi atau nama orang, semua pejabat di Riau sangat tersinggung dengan pernyataan Dahlan Iskan itu," ketus Noviwaldi. (lin)