riauonecom, - Setelah resmi menjabat nanti, pemerintahan baru di bawah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) harus segera merealisasi kebijakan energi. Antara lain memastikan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mengendalikan konsumsi BBM.

 

Pasalnya, pemerintah dan panitia kerja (Panja) Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan volume BBM Bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 sebesar 46 juta kilo liter (Kl). Dengan penetapan kuota BBM bersubsidi sebesar ini, pemerintah baru otomastis bisa menghemat konsumsi BBM bersubsidi pada tahun depan.

 

Namun, harus diakui bahwa perlu kerja keras untuk bisa menghemat konsumsi BBM bersubsidi. Maklum, tahun depan pertumbuhan ekonomi dipatok sekitar 5,8%. Tingginya target pertumbuhan ini tentu saja akan dibarengi dengan kenaikan pertumbuhan di semua sektor, termasuk sektor otomotif atau kendaraan bermotor yang berimbas pada konsumsi BBM.

 

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Andin Hadiyanto, dengan asumsi ekonomi tumbuh 5,5% saja, pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi sekitar 5%. Artinya, bila ekonomi dipatok 5,8% bisa jadi volume konsumsi BBM tumbuh lebih tinggi.

 

Andin menjelaskan, karena BBM bersubsidi dibatasi volumenya, untuk itu pemerintah baru harus tetap menjaga agar kebutuhan energi tetap terpenuhi, misalnya dengan konsisten melakukan inovasi dalam penggunaan energi alternatif.

 

"BBM non subsidi harus disediakan. Jangan sampai beli BBM non subsidi susah," tuturnya seperti yang diberitakan Kontan, Jakarta, Selasa (16/9). (et/roc/net)