RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Ketua Setara Institute Hendardi mengkritik langkah-langkah yang ditempuh kalangan anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, terkait dengan perseteruannya dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Salah satu langkah parlemen ibukota yang dikritik Hendardi adalah melaporkan Ahok ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hendardi menilai, aduan kalangan legislator Jakarta itu tak bermutu.

 

" Aduan tidak bermutu dan membabi buta atas Ahok kepada Mabes Polri dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik," kata Hendardi, di Jakarta, Kamis 12 Maret 2015.

 

Di mata Hendardi,  cara DPRD DKI Jakarta ini tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat bagi warga ibukota. Dan, ini kontras dengan apa yang dilakukan Ahok. Orang nomor satu di DKI Jakarta itu misalnya mengembalikan dana operasional Gubernur yang bernilai miliaran rupiah. Menurutnya itu adalah langkah konstruktif yang ditunjukkan oleh seorang pejabat. 

 

"Meski mempunyai hak untuk menghabiskan dana tersebut, Ahok memilih menggunakannya secara cermat dan tepat, hingga tersisa cukup signifikan," kata Hendardi.

 

Performa Ahok ini kata Hendardi bertolak belakang  dengan apa yang diperagakan oleh sejumlah pimpinan DPRD DKI Jakarta yang  diduga secara 'culas' telah menggelembungkan APBD DKI 2015 untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Digulirkannya hak angket yang diajukan kepada Ahok adalah bentuk kepanikan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta atas dugaan penyelewengan anggaran 2014 lalu. Sekarang digenapi dengan mengadukan Ahok ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ini hanya langkah orang panik, yang bau busuk perbuatannya mulai tercium oleh publik.

 

" Mereka kontras dengan Ahok. Langkah-langkah mereka tak bermutu," katanya. (gus).