RIAU, - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly memerintahkan agar ada tim sapu bersih pungutan liar melakukan operasi tangkap tangan terhadap petugas lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan.

 

"Kebijakan afirmatif harus ada dilakukan terurama terhadap perilaku pejabat yang memeras. Mudah-mudahan nanti ada OTT (operasi tangkap tangan), kita minta Saber Pungli. Ini menterinya yang minta," ujar Yasonna usai meninjau Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Kota Pekanbaru, Minggu (7/5/2017)

 

Kebijakan afirmatif yang dimaksud adalah kebijakan yang bertujuan agar kelompok maupun golongan mendapatkan peluang yang sama dengan lainnya. Intinya, Yasonna tidak akan melindungi jajarannya yang masih melakukan pungli dan pemerasan di Lapas dan Rutan.

 

Menurut dia, praktik pemerasan itu adalah masalah klasik mulai yang menyasar pada tamu tahanan/narapidana, pindah blok, telepon, dan semua keperluan tahanan tak luput jadi ajang kejahatan. Bahkan, untuk menambah makanan, air, dan ruang tamu terbatas hingga untuk beribadah pun jadi cara untuk memeras dan ada tarifnya.

 

Memang diakuinya bahwa kapasitas Rutan Pekanbarukelebihan kapasitas yang seharusnya 300 tapi diisi 1.800. Bahkan, hingga kini kelebihan penghuni melebihi kapasitas mencapai sekitar 500 persen, dan ini adalah persoalan seluruh Indonesia.

 

"Kami cari solusi, mau tak mau harus ada penambahan bangunan, mungkin tahun depan, coba liat nanti anggaran yang tersedia bagi kami," tambahnya kepada awak media di Pekanbaru.

 

Diharapkannya agar persoalan ini tidak terjadi lagi dan saat ini pungli itu tengah disidik kepolisian. Kepala rutan sudah dinonaktifkan menunggu pemeriksaan, baik dari direktorat jendral maupun tindak pidana dari kepolisian. (*/ind).