• Home
• Kilas Global
• Awas PPAT jangan Nakal jika terlibat kasus penggelapan sertifikat tanah Bakal dipecat BPN

Jumat, 12 Februari 2021 12:58:00

Awas PPAT jangan Nakal jika terlibat kasus penggelapan sertifikat tanah Bakal dipecat BPN

NASIONAL, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menegaskan bakal memecat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jika terbukti terlibat dalam kasus penggelapan sertifikat tanah milik ibunda Dino Patti Djalal.

"Saya tegaskan kalau PPAT terlibat, saya akan hukum keras sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau dia bagian dari mafia. Akan diperiksa segera kalau perlu kita pecat," kata Menteri ATR Sofyan Djalil dalam konferensi pers yang dilakukan virtual, Kamis (11/2/2021).

Menurut Sofyan Djalil, saat ini Kementerian ATR/BPN masih melakukan investigasi, bersama dengan Kepolisian untuk mengurai tindak pidana yang terjadi atas perubahan nama sertifikat (balik nama) milik ibunda Dino.

Meski tidak berkapasitas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pidana ini, Kementerian ATR/BPN telah bekerja sama dengan Kepolisian RI membentuk tim pelaksana, pencegahan dan penyelesaian kejahatan pertanahan.

Seperti diketahui, terungkapnya kasus penggelapan sertifikat tanah milik ibu Dino Patti Djalal berawal ketika pada Januari 2021, kuasa hukum Fredy Kusnadi datang ke rumah Yurmisnawita untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 8516 di Cilandak Barat milik Yurmisnawita menjadi miliki Fredy Kusnadi.

Padahal, Yurmisnawita tidak pernah menjual rumah tersebut, tetapi pada 2019, rumah tersebut sempat akan dijual kepada orang yang mengaku bernama Lina. Saat itu, Lina menghubungi Yurmisnawita dengan membawa calon pembeli bernama Fredy Kusnadi.

Yurmisnawita menolak karena pemilik asli rumah, Zurni Hasyim Djalal tidak mau menjualnya. Zurni Hasyim Djalal adalah pemilik tanah dan bangunan berupa rumah di Cilandak Barat berdasarkan SHM no. 8516 atas nama Yurmisnawita.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Agus Widjayanto menjelaskan bahwa dalam prosesnya, pelaku mafia tanah membuat KTP palsu berupa KTP non-elektronik dan mengganti foto serta nomor NIK.

Di dalam berkas pengalihan, BPN melihat proses yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur administrasi dengan sejumlah syarat yang terpenuhi, yakni ada tanda terima dokumen, fotokopi KTP, NPWP, surat permohonan, surat kuasa, serta Akta Jual Beli.

"Dilihat dari sisi administrasi pertanahan sebetulnya proses penerbitan haknya sudah benar. Prosesnya sudah sesuai dengan prosedur administrasi. Namun dari sisi materiil, apakah jual beli terjadi oleh Bu Yurmisnawita ini perlu dilakukan penyelidikan dengan pendekatan secara materiil," kata Agus. (ant/net/roc).

10 jam lalu

Taicang Day in Munich: Celebrating 18 Years of Sino-German Industrial Innovation

MUNICH, GERMANY - Media OutReach Newswire - 17 April 2026 - The 18th edition of "Taican

10 jam lalu

SERES' Clifford Kang Highlights AI-Enabled Smart Mobility at the 2026 World Internet Conference Asia-Pacific Summit

HONG KONG SAR - Media OutReach Newswire - 17 April 2026 - Clifford Kang, Vice President

10 jam lalu

4,680 young Chinese volunteers called "Little Deer" ready for Asian Beach Games

SANYA, CHINA - Media OutReach Newswire - 17 April 2026 - As the 6th Asian Beach Games d

10 jam lalu

ShopeeFood Day Returns on 18 April with Up to 99% Off, Free Delivery and Exclusive Prizes

KUALA LUMPUR, MALAYSIA - Media OutReach Newswire - 17 April 2026 - ShopeeFood Day retur