RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Bahaya pengaruh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia kian nyata dan mencemaskan. Tercatat sudah 500 lebih Warga Negara Indonesia bergabung dengan ISIS. Menyikapi itu, pemerintah sedang menyiapkan instrumen penangkalnya berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

 

" Terdata hampir 500-an lebih WNI yang terdata bergabung dengan ISIS. Karena apa pun intelijen terpadu terus melakukan deteksi dini. Itu gelombangnya cukup besar, baik yang menyangkut prinsip ideologi, kemudian ada yang sifatnya tematis. Ini yang harus dicegah (masuk Indonesia)," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin 23 Maret 2015.

 

Tjahjo mengakui,  bila pemerintah dalam posisi dilematis, ketika hendak melakukan pengawasan terhadap WNI yang akan pergi ke luar negeri. Tapi di satu sisi, beragam modus dipakai oleh mereka yang ingin bergabung dengan ISIS, mulai pergi dengan paket wisata, sampai menggunakan biro jasa Umroh.  Tentu pemerintah, tak bisa begitu saja melarang warganya yang hendak bepergian ke luar negeri. Ini yang dilematis. Karena disisi lain, sudah ratusan WNI yang bergabung dengan ISIS.

 

" Gini ya, pemerintah ini kan repot.  Misalnya sekelompok warga negara yang mengajukan izin untuk ibadah umroh, padahal dia tidak tersangka. Dia juga tidak dicekal, tapi niatnya dia pergi umroh. Tapi ternyata  tidak kembali lagi. Nah, kan tidak bisa dicekal. Itu satu. Kedua sudah ada 500-an lebih yang bergabung (dengan ISIS)," kata Tjahjo.

 

Tjahjo mencontohkan 16 WNI yang pergi ke Turki. Ini juga merepotkan, bagaimana statusnya ketika dideportasi. Sementara, mereka misalnya jelas-jelas terindikasi bergabung dengan ISIS. Ini pun butuh penanganan yang serius dan hati-hati. 

 

" Yang 16 orang kemarin yang mau kembali kan juga repot. Repotnya itu kalau dia pulang pasti donk harus kita tanya dulu dia, kemana, siapa yang membawa, alasannya apa, pertimbangannya apa," katanya.

 

Tapi pemerintah sendiri, belum sampai pada keputusan mencabut status kewarganegaraan dari 16 WNI yang pergi ke Turki. Prinsipnya, pemerintah akan hati-hati. (gus/roc).