NASIONAL, - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai penghapusan Direktorat Gas di Pertamina yang dilebur ke Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi ancaman untuk perkembangan gas LNG ke depan.

 

"Penghapusan Direktorat Gas di Pertamina jadi ancaman tersendiri untuk perkembangan gas LNG kedepan, gas dan LNG semakin prihatin," ujar Acmad Widjaja selaku Wakil Komite Tetap Kadin Bidang Industri Hulu dan Petrokimia kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

 

Menurutnya, dihapuskannya Direktur Gas dari susunan Direksi Pertamina dan bisninya dipindahkan bertahap ke PGN demi menolong PGN yang sekarat di bursa saham dan butuh transfusi darah dari Pertamina.

 

Lebih lanjut pria yang sering disapa AW ini menuturkan, masalah gas memang sangat kontroversial dan semakin memprihatinkan.

 

"Pihak Pertamina yang memiliki hulu ke hilir malah menciptakan hal pasokan yang tidak membawa perubahan ke perbaikan dimana industri sudah menderita dalam hal harga pasti yang belum terwujud di PP No.40/2016, lalu timbul lagi penghapusan gas di perseroan pertamina yang selama ini kami anggap bisa dipercaya, malah mundur," terang AW.

 

Menurutnya, dengan kondisi seperti ini, industri yang menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi kedepan akan terganggu, dimana kondisi PGN lagi kurang sehat.

 

"Pelanggan diminta PGN untuk menandatangani PPJG baru mulai April 2018. Sedangkan kepastian harga belum ada," katanya.

 

AW melanjutkan, dihapuskannya Direktorat Gas oleh Pertamina menjadi ending gas yang memprihatinkan. Jika dirunut dari riwayatnya, tahun 2001/2002, Dinas PMS Gas ditingkatkan Jadi VP LNG, tahun 2005/2006, VP LNG ditingkatkan jadi Kepala Bidus LNG, tahun 2010/2011, BidusLNG ditingkatkan jadi SVO Gas & Power, tanggal 18 April 2012, SVP Gas & Power ditingkatkan jadi Direktorat Gas, lalu tanggal 13 Februari 2018, Direktorat Gas dihapuskan dan bisnisnya dipindahkan bertahap ke PGN.

 

"Riwayat tersebut diatas akan menjadi ancaman pihak industri menerima dukungan yang pasti. Strategi yang belum kunjung tiba dari gas alam ke LNG belum terwujud dengan pasti, sudah malah dihapus dan dilebur jadi satu. Disatu sisi holding migas masih di awang-awang," tegas AW.

 

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, urutan diatas secara catatan sejarah 'GAS' sampai ada tekanan merger yang belum terwujud di PGN akan membawa dampak ketidakpastian dimasa yang akan datang.

 

Menurutnya, dengan kuatnya dunia global berseru ke konsep go-green dan menurunkan emisi akan hilang ditengah perjalanan. Nanti yang ada impor solar industri akan terus masuk dan menjadi beban belaka.

 

"Kapan lagi kita bisa maju dikala in-konsistennya pemerintah di dalam kebijakan perseroan BUMN sendiri selalu terjadi," imbuh AW.

 

Ia melanjutkan, dengan kondisi seperti ini, yang akan terjadi di kemudian hari adalah biaya industri naik alhasil daya saing yang selalu diminta oleh Presiden untuk bisa kompetitif melawan pasar ekspor akan tidak pernah terwujud.

 

Selain itu, tantangan bisnis Pertamina kedepan akan semakin kompleks, dimana kebutuhan energi nasional yang terus meningkat tidak dibarengi dengan niat ketersediaan dan niat membangun infrastruktur.

 

"Dari tahun ke tahun, Pertamina cuma bisa gonta-ganti kepemimpinan, sedangkan Pertamina sendiri tidak fokus ke eksekusi kebijakan in-line dengan pemerintah pusat," tutur AW.

 

Seperti diketahui, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) memutuskan adanya perombakan struktur organisasi perusahaan. Jabatan Direktur Gas dihapus, dan ada penambahan dua jabatan direksi baru.

 

Dengan adanya penghapusan jabatan Direktur Gas Pertamina, maka secara otomatis Yenni Andayani diberhentikan dari jabatan Direktur di Pertamina. (ind/.