DUNIA, - Chief Executive Officer (CEO) Telegram Pavel Durov meminta maaf kepada pemerintah Indonesia terkait layanan chat telegram di tanah air yang tak sesuai dengan perundang-undangan karena memuat channel yang berbau radikalisme dan terorisme.

 

“Saya mengapresiasi respons dari Pavel Durov dan Kominfo akan menindaklanjuti secepatnya dari sisi teknis lebih detil agar SOP bisa segera diimplementasikan,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, Minggu (16/7/2017)

 

Lanjutnya, permintaan maaf Durov ini sekaligus membantah klaim pendiri Telegram ini yang mengaku belum pernah dihubungi pemerintah Indonesia.

 

Sebelumnya, Durov mengatakan adanya keanehan dalam pemblokiran Telegram di Indonesia karena ia tidak pernah mendapat permintaan penghapusan konten maupun komplain dari Kominfo.

 

Meski permintaan maaf Telegram sudah terucap dan diterima pemerintah, belum disebutkan kapan pemblokiran Telegram akan dicabut. Langkah-langkah teknis yang tengah disiapkan Kominfo pun belum diumbar.

 

"Kami fokus untuk secepatnya membuat proses teknis," hanya begitu ujar Rudiantara.

 

Diketahui, Pavel Durov melalui channel resmi Telegram-nya pada hari ini menjabarkan tiga poin solusi agar pemerintah membatalkan pemblokiran layanan chatting tersebut. Berikut ketiga poinnya.

 

Pertama, memblokir semua channel publik yang berhubungan dengan terorisme, sesuai laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

 

Kedua, Pavel telah menghubungi Kemenkominfo via e-mail untuk menjalin komunikasi personal sehingga ke depannya lebih efisien berhubungan terkait pemberantasan konten terorisme. (ind/net).