NUSANTARA, -- Komisi XI DPR memfokuskan perhatian pentingnya menjaga keseimbangan daya beli masyarakat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah dan mencegah tingginya angka inflasi.

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Jon Erizal mengatakan hal titu penting agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dari kalangan masyarakat tidak mampu dan kalangan menengah ke atas.

 

"Semua itu berawal dari keseimbangan daya beli masyarakat. Ada beberapa langkah-langkah yang telah disusun untuk melakukan hal ini," katanya saat berada di Pekanbaru, baru-baru ini.

 

Komisi XI DPR RI telah menyiapkan beberapa kebijakan stimulus dan mendorong pemerintah terkait agar daya beli masyarakat terjaga dengan baik. Hal ini juga untuk mengatasi tingginya inflasi tahunan di setiap daerah.

 

Jika ketimpangan daya beli terjadi, maka DPR RI akan menegur pemerintah selaku pembuat kebijakan. Karena, menurut Jon Erizal, ketimpangan daya beli masyarakat terjadi karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak sesuai.

 

Dikatakannya kegiatan negara memotong income masyarakat seperti naiknya tarif dasar listrik, pajak kendaraan bermotor maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat itu sendiri. "Komisi XI sedang membicarakan bagaimana agar situsasi seperti i i tidak berdampak dengan daya beli," katanya.

 

Sebelumnya, Bank Indonesia mengatakan bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah yang berpotensi memicu inflasi. Kebijakan tersebut diantaranya ditariknya subsidi listrik, gas dan BBM.

 

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Riau Irwan Mulawarman menjelaskan kebijakan tersebut harus diatasi dengan menurunkan harga komoditas bahan pangan karena selalu menjadi faktor utama penyebab inflasi di daerah itu.

 

"Pencabutan subsidi akan berdampak terhadap inflasi daerah. Di sisi lain, TPID harus mampu menurunkan harga bahan pangan. Jika ini tidak mampu diatasi, inflasi akan melambung tinggi," katanya.

 

Salah satu strategi yang mungkin bisa dilakukan dengan cara meningkatkan produksi berdasarkan komoditi unggulan. Namun dalam tahap untuk dapat perhitungan angka pasti, pihak BI masih akan melakukan survei. (ind/bis).