riauonecom, Dumai, - DPRD Kota Dumai diminta untuk segera mengkaji dan mengambil sikap terhadap kondisi kesehatan Wali Kota Dumai Khairul Anwar yang terserang penyakit stroke. Hal itu dinilai sangat penting karena kondisi tersebut berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

 

“DPRD Kota Dumai tak boleh tutup mata terhadap kondisi kesehatan Wako Khairul Anwar yang mengalami sakit stroke. Kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi halangan tetap baginya untuk bisa kembali aktif dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah,” kata J. Sinurat, Sekretaris Dewan Pimpinan Kota (DPK) Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Dumai, Sabtu (8/11).

 

Menurutnya, selama ini Wako Khairul Anwar juga terkesan kurang peduli terhadap situasi dan kondisi masyarakat. Bahkan, wako terkesan lebih peduli terhadap kegiatan serimonial untuk pencitraan dan dikabarkan lebih banyak mengurus proyek ketimbang berbuat untuk masyarakat yang mengalami kesusahan. 

 

Sinurat menyampaikan fakta tentang kondisi masyarakat perbatasan Dumai dengan Rokan Hilir, yang mengalami konflik, tapi tak dipedulikan oleh sang wali kota. Padahal, situasi di perbatasan tersebut, yaitu di Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, sudah mencekam akibat konflik berdarah. 

 

Belum lagi penculikan dan teror-teror yang hingga saat ini dilakukan oknum-oknum yang dimobilisasi dari daerah tetangga terhadap warga Dumai. Namun, Wako Khairul Anwar dinilainya tidak menunjukkan kepedulian dan tak tanpak langkah kongkret yang dilakukannya untuk melindungi warga dari ancaman dan melindungi daerahnya dari upaya pencaplokan lahan oleh pihak lain. 

 

Selain itu, kata dia, ada agenda penting yang akan dihadapi Kota Dumai yang membutuhkan kepala daerah yang sehat fisik dan mental. Salah satunya agenda penting adalah pembahasan anggaran untuk tahun 2015, yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda menggembirakan. 

 

Sinurat juga mempertanyakan izin bolak balik Wako Khairul Anwar ke Melaka, Malaysia, untuk berobat. Pasalnya, seorang kepala daerah yang keluar negeri, meskipun untuk berobat, harus mendapat izin dari presiden. Sebab, bila tak ada izin dan uang yang digunaka ke Melaka berasal dari APBD, maka hal itu jelas merupakan penyimpangan penggunaan anggaran. 

 

Karena itu, dia sangat mengharapkan agar DPRD Kota Dumai mengambil sikap dan tidak membiarkan kondisi berlarut-larut. DPRD Dumai punya kewenangan untuk mengusulkan penggantian kepala daerah, bila kepala daerah berhalangan tetap, seperti terserang penyakit yang diyakini sulit untuk disembuhkan. (*)

 

#dumaizone