riauonecom, Pekanbaru, - Sesuai target, jelang dua hari sebelum berakhirnya masa jabatan,  DPRD Provinsi Riau mengesahkan APBD murni Riau 2015 sebesar Rp 10,7 triliun, melalui rapat paripurna DPRD Riau,  pada Kamis (4/9) malam yang lalu. 

 

Pelaksanaan pengesahan APBD 2015,  berjalan sukses tampa halangan. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Riau Johar Firdaus dan di hadiri hampir seluruh  anggota DPRD Riau serta juga hadir Gubernur Riau, Annas Maamun. Sebelum pengesahan salah seorang anggota Banggar Riki Hariansyah menyampiakan laporan hasil kerja Banggar terhadap APBD itu.

 

Dengan di pandu ketua DPRD Riau seluruh anggota dewan yang hadir menyepakati dan menyetujui RAPBD Riau 2015. Total jumlahnya nyaris tidak berubah dari jumlah nota 

keuangan RAPBD 2015 yang disampaikan Pemprov ke DPRD Riau, Rabu (3/9) kemarin, untuk disahkan menjadi APBD Riau 2015.

 

Kepada wartawan, usai Paripurna Ketua DPRD Riau Johar Firdaus mengakui, pihaknya membahas APBD yang biasanya selama tiga bulan, namun untuk APBD 2015 hanya dalam waktu tiga minggu. Namun demikian tegas Johar Firdaus, pembahasannya sudah sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang berlaku.

 

"Hanya penajaman anggaran yang harus di lakukan secara meraton oleh anggota DPRD,  sehingga pembahssanya dapat tuntas sesuai target. Yakni sebelum dilantiknya anggota DPRD baru periode 2014-2019," kata Johar.

 

Dari Rp 10,7 triliun itu, terdiri dari alokasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 4,4 triliun, belanja langsung Rp6,2 triliun. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,05 triliun lebih.  Belanja hibah sebesar Rp850 miliar lebih, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9 miliar lebih.

 

Belanja Bagi Hasil (DBH) kepada provinsi kabupaten/kota‎ dan pemerintah desa sebesar Rp1,5 triliun lebih. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/‎kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp961 miliar.

 

Selanjutnya, jumlah pendapatan daerah sebesar Rp8,7 triliun yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3,6 triliun.  Dengan rincian pajak daerah sebesar Rp2,9 triliun lebih, retribusi daerah sebesar Rp34 miliar lebih.

 

"Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp208 miliar. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 488 miliar lebih," jelas Johar. 

(lin)