RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Divisi Muslimah Hizbut Tahrir, berencana akan menyelenggarakan konferensi perempuan Internasional bertajuk, "Perempuan dan Syariah: Memisahkan Realita dari Fiksi". Konferensi akan digelar, Sabtu, 28 Maret 2015. Demikian diungkapkan Nazreen Nawaz Direktur Divisi Muslimah Hizbut Tahrir, dalam pesan elektroniknya yang diterima di Jakarta, Jumat, 27 Maret 2015.

 

Menurut Nazreen, agenda penting ini akan dilaksanakan di berbagai benua dan dilakukan serentak di lima negara yakni Palestina, Turki, Tunisia, Indonesia dan Inggris. Konferensi ini berlangsung di ruang-ruang elektronik yang akan disatukan melalui orasi langsung yang disiarkan dari masing-masing tempat ke empat lokasi lain.  Termasuk pidato yang disampaikan dari Yordania. 

 

"Acara ini juga disiarkan langsung kepada masyarakat di seluruh dunia," katanya.

 

Para peserta konferensi itu sendiri kata dia, adalah para jurnalis, politisi, akademisi, aktivis, pengacara perempuan, ulama muslimah, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari organisasi-organisasi perempuan. Konferensi ini puncak dari kampanye global yang intensif selama enam minggu. Kampanye mencakup kampanye medica sosial yang aktif serta keterlibatan dengan media secara internasional dan diskusi-diskusi dengan perempuan di negara-negara seluruh dunia.

 

" Topik pembahasan di konferensi  meliputi, apakah hukum internasional ataukah hukum syariah yang harus menetapkan hak-hak perempuan di dunia muslim, apakah feminisme Islam adalah jalan untuk mengangkat status perempuan, membongkar mitos-mitos media tentang perempuan dan syariah, dasar dari sistem sosial Islam, posisi perempuan di dalam hukum syariah di bawah Khilafah, dan peran perempuan dalam menciptakan perubahan politik yang benar,"urainya.

 

Konferensi ini juga kata Nazreen, akan menyoroti dukungan yang terus meningkat di antara para muslimah secara global kepada penerapan syariah. Konferensi ini sangat penting, mengingat tengah terjadi perdebatan intens hari ini di banyak negara muslim terkait  apakah hak-hak perempuan bisa mendapatkan jaminan terbaik di bawah sistem sekuler ataukah sistem Islam. Selain itu beberapa tahun terakhir ini telah terjadi serangan tanpa henti dari para politisi sekuler, feminis, dan berbagai sektor media liberal terhadap hukum-hukum sosial Islam.

 

" Termasuk busana muslimah, poligami, hukum waris, pemisahan gender, serta hak-hak dan kewajiban pernikahan dalam Islam, yang telah dicap menindas, tidak adil, dan diskriminatif terhadap perempuan,"katanya. (rak/yan)