riauonecom, Jakarta, - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyatakan pemerintah tidak bisa begitu saja mencabut izin usaha korporasi di sektor kehutanan. Hal itu dinilai bisa menurunkan tingkat kepercayaan dunia terhadap Indonesia yang kini berada di tiga tujuan investasi untuk tahun 2014 hingga 2016.

 

"Seharusnya, pemerintah mengedepankan kebijakan pro investasi sesuai ekspektasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja nasional,” kata Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, Rabu (10/12).

 

Sofjan berpendapat, dunia usaha merupakan bagian dari elemen bangsa yang pro rakyat karena menyerap tenaga kerja dan memberi geliat ekonomi di wilayah konsesinya. Seharusnya, pemerintah justru membuat kebijakan yang menarik investasi di sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

 

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengingatkan pemerintah untuk mengkaji keputusan pencabutan izin usaha dan tidak bisa sembarangan, dan harus mengikuti prosedur yang ada. Pasalnya, semua pihak termasuk masyarakat dilibatkan sebelum penerbitan izin. Ketua Bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna mengatakan, pihaknya sangat mendukung program kemitraan dengan masyarakat. (et/*).

 

#harianandalas