RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Publik masih merasa performa kabinet kerja Jokowi dan Jusuf Kalla masih jauh dari harapan. Harapan akan hadirnya perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, kian meredup. Nyaris tak ada gebrakan berarti dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Justru yang terjadi, ketidaktegasan, blunder demi blunder, dan keadaan ekonomi yang kian tertatih dengan melemahnya nilai tukar rupiah serta melonjaknya harga kebutuhan pokok.

 

"Ini yang perlu digarisbawahi bahwa ketidakpuasan yang kini sedang terjadi di masyarakat utamanya disebabkan tak tuntasnya sikap Presiden terhadap penanganan konflik KPK-Polri dan fluktuaksi harga kebutuhan pokok di pasaran," kata Peneliti Poltracking Indonesia, Agung Baskoro di Jakarta, Selasa 24 Maret 2015.

 

Menurut Agung, kedua masalah di bidang hukum dan ekonomi bila ditarik dan dibedah secara spesifik,  maka itu berada dalam koordinasi Menkopolhukam dan Menko perekonomian. Artinya, kedua bidang inilah yang harus diberi perhatian khusus oleh Presiden Jokowi.  Karena  bila tidak,  ini jelas bakal  menganggu stabilitas nasional, bahkan akan mempengaruhi legitimasi pemerintah secara keseluruhan

 

"Di titik inilah, kini publik kembali menanti gebrakan Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja yang dipimpinnya," katanya.

 

Ini kata Agung,  adalah momentum bagi Jokowi untuk membalik persepsi publik yang terlanjur kecewa dengan inkonsistensi dan kesenjangan kerja antar Kementerian akibat belum meratanya kinerja maksimal para pembantu presiden. Agung mengingatkan, jangan sampai kondisi ini dibiarkan mengalir dan terlewat begitu saja.

 

" Sehingga publik tak merasakan perbedaan mendasar dari pemerintahan yang baru dilantik ini dengan pemerintahan sebelumnya," katanya. (gus/roc).