RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengagendakan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kenaikan harga bahan bakar minyak yang diumumkan Sabtu (28/3) yang lalu. Pasalnya, kenaikan harga bbm itu dinilai telah mengingkari soal penetapan soal harga solar.

 

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menjelaskan, pada Rapat Kerja (Raker) antara pihaknya dengan ESDM beberapa waktu lalu bahwa harga solar akan diturunkan. Pada kenyataannya saat ini justru dinaikan oleh pemerintah.

 

"Pemerintah tidak transparan, sebelum reses kami adakan Raker dengan ESDM. Bagaimana hitung solar disubsidi hanya Rp1.000, begitu kita cek harga yang ditentukan terlalu tinggi Rp6400, harusnya Rp6.000. Kata Menteri ESDM Sudirman Said iya terlalu tinggi, maka pemerintah akan turunkan harga solar," ujarnya, dalam sebuah diskusi di Jakarta.

 

Menurutnya perjanjian kedua belah pihak terkait harga solar hanya sebagai hitam di atas putih saja. Pemerintah dinilai tidak memenuhi prinsip dasar.

 

"Tetapi itu janjinya hanya janji yang tertulis. Hanya tulisan, sampai sekarang tidak ditetapkan, tidak turun, justru naik," jelas Kardaya.

 

Dia menyampaikan karena tidak sesuai dengan mekanisme dan apa yang dikatakan, pemerintah harus memberi penjelasan kepada rakyat.

 

"Kalau tidak ditetapkan, tapi sampaikan ke DPR harus karena wakil rakyat, ini azas yang disampaikan pemerintah dan dilanggar sendiri," pungkasnya. (et/roc/*).