RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Mendagri mengingatkan para PNS, TNI dan Polri untuk menjaga netralitas saat Pilkada mendatang. Mereka juga diminta untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan Pilkada.

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sebanyak 269 kabupaten/kota dan provinsi siap melaksanakan tahapan pilkada serentak perdana pada 9 Desember mendatang. Dalam rapat terbatas hari ini diingatkan pula agar pegawai negeri sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri berperan netral dalam pelaksanaan pilkada.

 

"Hari ini kami diundang presiden dan wakil presiden membahas mengenai pengecekan terakhir pilkada serentak," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat.

 

Politisi PDIP itu menyebutkan, kalangan TNI, PNS, juga Polri diingatkan agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pilkada, khususnya bagi para petahana dan pendukungnya.

 

Dia menambahkan, dalam rapat tersebut hadir antara lain, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo, Kapolri Badrodin Haiti, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, dan salah satu pemimpin Bawaslu, Nasrullah.

 

"Tadi semuanya ada laporan PNS, TNI, Polri perlu dipertegas untuk netral," ujarnya.

 

Mendagri mengatakan, hingga saat ini tak ada hambatan yang memungkinkan ditundanya pelaksanaan pilkada serentak, meskipun masih ada 22 daerah yang harus bernegosiasi soal anggaran.

 

"Salah satu anggaran yang secara teknis belum selesai adalah untuk kabupaten Lingga. Secara keseluruhan, sudah dianggarkan, namun belum bisa dikucurkan atas kendala teknis," ungkapnya. (rtc/roc).