riauonecom, Pekanbaru, - Menteri Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan, Siti Nurbaja, mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan

dirinya untuk segera meninjau ulang izin dari sebuah perusahaan di Provinsi Riau untuk mencari solusi masalah kebakaran lahan dan hutan.

 

"Presiden memerintahkan untuk melindungi rakyat. Lakukan segera penelitian lapangan dan melakukan peninjauan kembali terhadap izin yang bersangkutan," katanya menjawab pertanyaan Antara Pekanbaru, Jumat.

 

Dugaan perusahaan yang dimaksud Menteri LH adalah PT LUM di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, karena saat "blusukan" selama dua hari di Riau, Presiden Joko Widodo juga menjumpai masyarakat di lokasi rawan kebakaran lahan dan hutan di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

 

Menurut Menteri Siti Nurbaja, ada masalah terkait perusahaan dengan masyarakat setempat karena dua hal. Pertama, karena usaha perusahaan ternyata membuat lahan rakyat menjadi kering dan tanaman sagu rakyat menjadi mati.

 

"Yang kedua, karena hama penggerek juga merusak tanaman sagu rakyat," katanya tanpa menyebutkan kapan penelitian lapangan akan dilakukan dan siapa saja yang dilibatkan. "Presiden memerintahkan untuk melindungi rakyat," katanya.

 

Hingga kini, pihak PT LUM di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, belum dapat dikonfirmasi tentang dugaan masalah itu, termasuk perizinan dari perusahaan itu.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Irsyal Yasman menegaskan bahwa perusahaan kehutanan mengikuti semua aturan yang disyaratkan oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). 

 

Irsyal mengatakan APHI mendukung sepenuhnya rencana Presiden yang akan mengevaluasi dan menata ulang pengelolaan gambut. "Pada prinsipnya perusahaan akan patuh dan taat azas. Kami tidak akan menghancurkan investasi dalam jumlah besar karena mengabaikan aspek tata kelola hutan yang lestari," katanya.

 

Menurut dia, lebih dari 500 anggota APHI siap menjadi mitra pemerintah dalam mencegah dan menuntaskan masalah kebakaran lahan di Riau, sebabnya bencana asap akibat kebakaran juga mengancam industri tersebut.

 

"Masalah asap dan kebakaran lahan akan menghambat bisnis kami, karenanya kami telah berinvestasi jutaan dolar AS untuk perlengkapan pemadaman kebakaran," ujarnya.

 

Irsyal menambahkan kemitraan dan koordinasi dengan Pemprov Riau, pemerintah kabupaten/kota serta TNI dan Polri sudah berlangsung baik dalam mengatasi masalah tersebut.

 

"Kami berharap pemerintah dalam menangani masalah lingkungan dapat melihat dari perspektif yang luas, untuk mendapatkan solusi yang menjaga keseimbangan aspek kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat dan iklim investasi yang kondusif," katanya.

 

Pihaknya meminta evaluasi pengelolaan gambut mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akdemisi dan pelaku usaha. (ant/roc)