RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VIII DPR RI,  merasa gerah dengan merebaknya kasus 'pelarangan' terhadap nama Muhammad dan Ali di ruang autogate Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Kasus itu tak boleh dianggap remeh. Ini justru kasus sensitif, yang harus segera diselesaikan. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, sebagai bos imigrasi harus menjelaskan itu kepada publik, kenapa nama Muhammad dan Ali 'kena' sensor di autogate Bandara Soetta.

 

" Jangan hanya cepat dalam hal urusan partai politik. Kasus ini pun perlu diperhatikan dan ditangani serius sampai tuntas" kata Saleh Daulay di Jakarta, Sabtu 21 Maret 2015.

 

Saleh justru merasa heran, kenapa kasus ini terjadi di Indonesia yang merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Apalagi, bagi Umat Islam, Muhammad adalah nama yang dimuliakan. Bahkan di junjung tinggi. Ia tak habis pikir, kenapa imigrasi begitu paranoid, sampai 'menyensor' orang lewat nama yang dipakainya.

 

"Nama itu doa yang diberikan orang tua. Dengan memberikan nama, orang tua berharap agar anaknya bisa menjadi baik seperti Muhammad atau Ali. Paling tidak, bisa mengikuti jejaknya. Nah, apa salah mereka yang mempunyai nama Muhammad dan Ali? Di situ letak sensitivitas kasus ini" tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

 

Saleh pun minta, Menteri Laolly, sebagai menteri yang bertanggungjawab dalam masalah keimigrasian bertindak cepat. Saleh khawatir, isu autogate  ini justru akan melebar kemana-mana.  Panggil segera pejabat terkait di imigrasi. Minta penjelasan kenapa nama Muhammad dan Ali kena sensor di bandara. Lalu jelaskan ke publik. Jika dibiarkan berlarut, keresahan publik, khususnya Umat Islam akan  semakin menjadi.

 

"Isu  ini sudah menimbulkan kontroversi,  juga meresahkan masyarakat. Banyak kalangan yang menilai  fasilitas autogate yang ada sangat diskriminatif, terutama bagi umat Islam," kata Saleh.

 

Kasus 'sensor nama Muhammad dan Ali' di autogate bandara, kata Saleh,  jelas telah mencederai falsafah kebhinnekaan. Bahkan melanggar prinsip keadilan. Saleh mengingatkan, Indonesia, mayoritas penduduknya adalah muslim. Dan, mayoritas penduduknya pun  berasal dari kalangan santri. Nama Muhammad, Ahmad dan Ali, selalu dibubuhkan dalam namanya. 

 

"Itu menunjukkan identitas. Pemberian nama itu sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Karena itu,  negara harus melindungi pelaksanaan tuntunan ajaran agama warga negara seperti ini," katanya.

 

Selain, terlalu ceroboh menjustifikasi perbuatan seseorang dari namanya. Satu nama, belum tentu sama satu perbuatan, paham dan ideologinya. Sama-sama satu nama pun, belum tentu sama pula pilihan politiknya. Jadi, kalau disama ratakan itu terlalu ceroboh. Bahkan cenderung paranoid.

 

"Ini sangat tidak adil  menjustifikasi orang lain lewat namanya,"kata Saleh.  (gus).