riauone.com, -  Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo mengatakan, permohonan perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia baru bisa diajukan pada tahun 2019 mendatang.

 

Seperti yang diberitakan harian Investor Daily, Jakarta, Selasa (15/4), Susilo menjelaskan, apabila diperpanjang, maka bentuk kontraknya berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

 

"Kami sudah katakan bahwa harus sesuai dengan undang-undang, dua tahun sebelum masa berlaku habis, mereka bisa ajukan (perpanjangan)," katanya.

 

Susilo mengungkapkan, dalam pembahasan renegosiasi kontrak pertambangan antara pemerintah dengan Freeport tidak ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak. Nantinya perpanjangan masa pengelolaan pertambangan yang diberikan tidak lagi dalam KK tetapi menjadi IUPK. Hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (et/*)