riauonecom, - Sepertinya, kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk tahun 2014 sudah dikunci oleh DPR di angka 46 juta kilo liter. Untuk  itu, Pemerintah perlu bekerja keras untuk membatasi konsumsi BBM subsidi agar kuota ini cukup hingga akhir tahun.

 

Menurut Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Afdal Bahaudin, pihaknya mengakui cara yang telah dilakukan selama ini gagal total.

 

Afdal mengungkapkan, Pemerintah melalui BPH Migas setidaknya sudah mengeluarkan empat kebijakan diantaranya adalah melarang penjualan solar di Jakarta Pusat, tidak dijualnya premium di jalan tol, membatasi operasional penjualan BBM subsidi di beberapa cluster serta pemotongan kuota untuk penyalur ke nelayan.

 

“Penyaluran BBM subsidi tidak boleh over kuota. Ada inisiatif kementerian baik Pertamina, memastikan kuota cukup. Penegasan dari Menteri Keuangan. Dari inisiatif ini muncul surat edaran bph migas yang ada 4. Tapi ini tidak ada dampak sama sekali,” katanya di Jakarta, Kamis (18/9).

 

Afdal menegaskan, pelarangan penjualan premium di jalan tol tidak memberikan dampak karena masyarakat mengisi BBM subsidi di luar tol. Tidak ada masyarakat yang beralih menggunakan BBM non subsidi.

 

Selain itu, tambahnya, dengan pengendalian BBM subsidi di daerah industri. Banyak truk tambang yang rela menginap di SPBU demi menunggu dijualnya kembali solar subsidi. Tidak ada mobil tambang yang membeli solar nonsubsidi.  (et/roc)