riauone.com, - Masyarakat sangat berharap jalan Tol Dumai-Pekanbaru segera terwujud. Pemerintah pun telah menganggarkan dana di APBN sebanyak Rp154 miliar untuk pembebasan lahan. Namun, harapan itu belum bisa segera direalisasikan, karena upaya pembebasan lahan masih terganjal di Kementrian Kehutanan Republik Indonesia.

 

Gubernur Riau Annas Maamun juga sudah mengadakan pertemuan dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI bersama kontraktor dari PT Hutama Karya yang akan mengerjakan jalan tol Pekanbaru-Dumai. Mereka pun sangat berharap program tersebut segera direalisasikan.

 

“Kini pembebesan lahan masih terkendala izin pembebesan lahan di Menteri Kehutanan. Sebab, daerah yang akan dilewati jalan tol juga meliputi lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Karena itu, untuk pembebasan lahan harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Kemenhut,” ujar Gubernur Riau Annas Maamun.

 

Menurutnya, lahan masyarakat yang bakal terkena pebangunan jalan tol Dumai-Pekanbaru akan diganti rugi. Bahkan, dananya pun sudah tersedia. Namun, lahan HPT yang akan terkena, maka hrus terlebih dahulu dilakukan izin alih fungsi hutan. Hal itulah kini menjadi kendala, karena tidak dengan mudah didapatkan izin alih fungsi hutan tersebut. 

 

Gubernur sangat menyesalkan sikap Kemenhut RI, yang dinilainya tidak memberikan kemudahan untuk mendapatkan izin alih fungsi hutan. Padahal, lahan HPT yang diharapkan itu adalah untuk kepentingan umum, yaitu untuk pembangunan jalan tol. 

 

Tidak hanya rencana jalan tol yang disesalkannya. Gubernur Riau juga menyesalkan Kemenhut, karena dinilainya tidak memberikan izin alih fungsi lahan HPH PT Diamon untuk rencana pembangunan jalan yang akan menghubungkan Rokan Hilir dan Kota Dumai.

 

“Bayangkan, mau bangun jalan di daerah sendiri saja kita tak bisa. Bagaimana daerah tak akan melawan terhadap pemerintah pusat, bila tidak mau mengambil kebijakan yang mempermudah daerah,” ujarnya, baru-baru ini.(dzc/roc)