riauone.com, Dumai, Riau - APBD Kota Dumai tahun 2014 masih terpasung oleh sikap arogan Wali Kota Dumai Khairul Anwar. Akibatnya, masyarakat banyak yang bergantung pada anggaran daerah tersebut menjadi sengsara. Sudah mencapi empat bulan mereka kewalahan memenuhi kebutuhan hidupnya.

 

Tidak hanya sebanyak 3000-an tenaga honorer yang merana karena kesulitan ekonomi, tapi ribuan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dan masyarakat banyak lainnya juga merasakan hal yang sama. Pasalnya, peredaran uang di daerah ini diperkirakan sebanyak 60-70 persennya berasal dari APBD. 

 

RAPBD Dumai tahun 2014 yang telah disetujui DPRD Kota Dumai dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu hingga kini masih bermasalah, belum bisa digunakan. Wali Kota Dumai tak mau menandatanganinya karena dewan menolak usulan pembangunan Masjid Terapung di Taman Bukit Gelanggang dan usulan sejumlah proyek terbengkalai masuk dalam Daftar Pengajuan Anggaran Lanjutan (DPAL) tahun 2014.

 

Informasi yang didapat bahwa Gubernur Riau Annas Maamun belum memverifikasi dan telah mengembalikan RAPBD Dumai 2014 yang telah disetujui dalam rapat paripurna untuk segera diteken Wali Kota Dumai Khairul Anwar. 

 

Soal belum tercapainya kesepakat soal masjid terapung dan proyek DPAL, gubernur telah mengintruksikan wako untuk duduk semeja dengan pimpinan dewan dalam membahasnya agar mencapai kesepakatan. Namun, hingga sekarang tak dilakukan wako. 

 

Menanggapi hal itu, mantan anggota DPRD Kota Dumai Sony Adiya Putra mengatakan hak budget atau penganggaran itu ada pada dewan, disamping hak-hak yang lainnya. Ditegaskannya bahwa wako tidak memiliki hak budget. Karena itu, wako dinilainya harus berlapang dada bila salah satu usulan dari pihak eksekutif tak disetujui. 

 

“Jika usulan eksekutif tak disetujui legislatif, maka hal itu merupakan hal yang wajar-wajar saja. Sebab, hak penganggaran itu memang ada pada dewan. Karena itu, seharusnya wako tak boleh memaksakan kehendaknya,” ujarnya.

 

Menurutnya, agar tidak terjadi penolakan terhadap suatu usulan, maka wako atau pihak eksekutif sudah membicarakannya secara informal terlebih dahulu bersama dewan sebelum program pembangunan tersebut diusulkan masuk dalam RAPBD. 

 

“Makanya wako dan dewan itu perlu sering duduk semeja untuk membicarakan tentang berbagai program pembangunan, sebelum program tersebut diusulkan secara resmi masuk dalam pengajuan anggaran,” ucap dia.

 

Sony mengingatkan, wako tak boleh menunjukkan sikap arogannya, dengan cara tidak bersedia meneken RAPBD yang sudah disetujui untuk ditetapkan menjadi APBD dalam rapat paripurna. Sebab, jika wako menunjukkan sikap arogannya, maka masyarakat banyak akan menderita. 

 

Dengan belum dapat digunakannya APBD, maka ekonomi masyarakat menjadi sulit. Sebab, kata dia, sebagian besar masyarakat daerah ini ekonominya masih tergantung dari APBD. Bila kondisi ini masih berlangsung lama, maka akan lebih banyak lagi akan merana. 

 

“Inilah yang perlu dipahami oleh wako bahwa hak budget itu ada pada dewan, bukan pada wako. Wako tak boleh menunjukkan sikap aorogannya, karena yang akan menderita itu masyarakat banyak,” ucap dia. (dzc/roc)