riauone.com, - Persoalan subsidi bahan bakar minyak, yang telah menjadi beban berat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi perhatian tokoh sepuh ekonomi Indonesia, Ali Wardhana.

 

Seusai menerima anugerah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Wirakarya Adhitama yang pernah menjabat Menteri Keuangan terlama (1966-1983) kemudian Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) di era Presiden Soeharto, menyatakan subsidi BBM semestinya secara bertahap dihapus.

 

Betapa tidak, sudah sejak 5 tahun terakhir, saat harga minyak internasional berada pada level di atas US$ 100 per barel, sedangkan komposisi BBM di Indonesia lebih banyak dipenuhi dari impor ketimbang produksi di dalam negeri sendiri, beban subsidi menjadi kian membengkak. Terlebih dengan semakin tingginya aktivitas ekonomi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai laju di atas 5% per tahun, subsidi BBM sejak 5 tahun terakhir menembus Rp 200 triliun per tahun.

 

"Sungguh ini sebuah profil anggaran yang sangat tidak sehat, karena pengeluaran subsidi tersebut tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah yang membutuhkan, karena banyak dikonsumsi justru oleh kelas menengah ke atas pengguna kendaraan bermotor," tutur Wirakarya seperti dilaporkan Bisnis Indonesia, Senin (09/06).

 

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melahirkan ketimpangan yang lebih besar, terlihat dari data gini ratio sejak 2011 silam telah mencapai 0,43 dari sebelumnya di level 0,38. Semakin tinggi gini ratio (kisarannya antara 0 hingga 1), perekonomian semakin timpang karena kue ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penduduk kaya. Di pihak lain, alokasi subsidi yang besar dalam postur APBN telah menggerogoti kapasitasnya dalam membiayai keperluan prioritas dan strategis, seperti kekurangan infrastruktur yang menjadi salah satu penyebab inefisiensi ekonomi. (et/roc)