riauone.com, Dumai, Riau - Meski sudah ada Masjid Habiburrahman, tapi Pemerintah Kota Dumai di bawah kepemimpinan Wali Kota Khairul Anwar dikabarkan tetap ngotot ingin membangun masjid baru di Taman Bukit Gelanggang, Jalan H.R. Soebrantas, Dumai. Usulan tersebut ditolak anggota Komisi III DPRD Kota Dumai.

 

Keinginan Wako Dumai tersebut disampaikan dalam program Dinas Pekerjaan Umum. Tak tanggung-tanggung, untuk pendirian masjid baru yang disebutnya Masjid Raya Mini tersebut dianggarkan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Dumai tahun 2014 sebesar Rp15 miliar lebih. 

 

Bocoran dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum menyebutkan, Wako Dumai Khairul Anwar ngotot agar program pembangunan Masjid Raya Mini di Taman Bukit Gelanggang atau depan pusat perbelanjaan Ramayana, Jalan Sudirman, tersebut bisa disetujui DPRD Kota Dumai. 

 

Bahkan, dikabarkan wako memprogramkan masjid tersebut sebagai Islamic Centre daerah ini. Bila itu terjadi, maka dikhawatirkan masjid tersebut bakal menjadi “tandingan” Masjid Habiburrahman. Hal itu jelas bakal menimbulkan imej dan dampak yang tak baik di kemudian hari. 

 

Dalam pembahasan RAPBD Dumai tahun 2014 antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Komisi III DPRD Kota Dumai beberapa hari lalu, sejumlah anggota dewan menyatakan sikap tidak setuju. Sebab, rencana pembangunan masjid tersebut tidak pada tempat yang seharusnya. Apalagi, di sekitar lokasi taman tersebut ada Masjid Habiburrahman, yang berjarak paling jauh sekira 150 meter saja. 

 

Anggota Komisi III DPRD Kota Dumai dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ketika dikonfirmasi menyatakan sikapnya yang menolak rencana pembangunan Masjid Raya Mini di Taman Bukit Gelanggang tersebut. Namun, bila di tempat lainnya yang sesuai dengan syarat dan ketentuannya, pihaknya menyatakan tidak akan menolaknya.

 

“Ya, kami dari PKS dengan tegas menolak rencana tersebut. Selain karena sudah ada masjid, dikhawatirkan nanti masjid yang dibangun tidak sesuai dengan fungsinya untuk beribadah,” kata Dahril Qutni, anggota Komisi III DPRD dari PKS, Selasa (4/2). 

 

Begitu pula yang disampaikan Abdul Kasim dari PAN. Menurutnya, bukan pihaknya tidak setuju adanya pembangunan masjid, tapi karena lokasinya yang dinilainya tidak pada tempatnya. Karenanya, dalam menyikapi usulan Pemko Dumai tersebut, pihaknya akan mengundang berbagai pihak untuk meminta masukannya. Bahkan, Kasim juga mempertanyakan ada tidaknya master plan pembangunan rumah ibadah tersebut. 

 

Ketua Komisi III DPRD Kota Dumai Agus Purwanto ketika dikonfirmasi tidak dengan tegas menyebutkan bahwa Komisi III menolak usulan Pemerintah Kota Dumai tersebut. Namun, menurutnya, dalam pembahasan tersebut ada dinamika sikap yang berkembang, yaitu adanya sikap anggota komisi yang menolaknya. 

 

“Kami tidak bisa menyimpulkan menolak. Namun, dinamikanya ada yang menolak. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam rekomendasi komisi ke pimpinan untuk dibahas lagi dalam rapat Badan Anggaran,” ujar Agus, anggota dewan dari Partai Golkar.(dzc/roc)