RIAUONE.COM, SIAK, RIAU, ROC, - Terkait adanya dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Siak yakni Bantuan Bansos dari APBN. Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Siak terus mendalami kasus dugaan korupsi dana Bansos pengadaan E-learning dengan memanggil 48 Kepala Sekolah (Kepsek) SDN penerima Bansos sebesar Rp2,5 miliar dari APBN.

 

Kapolres Siak, AKBP Ino Harianto ketika ditemui di ruang kerjanya  menjelaskan, saat ini Polres Siak melalui unit Tindak Pidana Korupsi sudah memanggil sebanyak 9 Kepsek SDN dari 48 Kepsek yang terdaftar. 

 

Pemanggilan ini untuk menyelidiki kepastian dugaan adanya mark-up anggaran pengadaan laptop, printer, serta WiFi yang diterima sekolah.

 

"Hari ini kita memanggil ke 48 kepala Sekolah SDN yang menerima anggaran dari bantuan sosial APBN pada tahun 2014 lalu," ujar Kapolres, kemarin.

 

Dalam pemeriksaan itu lanjut Ino, kepolisian melakukan pengecekan harga pengadaan alat tersebut untuk dibandingkan dengan harga standarnya. Namun demikian, sejauh ini belum bisa dipastikan berapa kerugian negara akibat dugaan adanya mark-up anggaran tersebut.

 

"Masih terindikasi pada adanya kerugian negara, berapa jumlahnya masih kordinasi dengan ahli dan menunggu audit BPKP," ungkap Kapolres.

 

Selain memanggil semua kepala sekolah tambah Ino, Kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dinas pendidikan yang terlibat dalamnya.

 

"tentunya dengan adanya laporan dari masyarakat kepada penegak hukum kita sebagai pihak kepolisian terus melakukan tindak lanjut dan beberapa waktu lalu perusahaan pengadaan yang ada di Bandung sudah kita panggil," ujarnya.

 

Dikatakan perwira alumni Akpol ini semua yang terlibat di dalamnya akan dimintai keterangan namun sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. "Kita masih melihat peran masing-masing dalam kasus ini, serta sejauh mana keterlibatan mereka," pungkas Ino Harianto. (pnc/zar).