Keruk untung tak wajar, Pertamini bisa kena denda Rp60 M

truk BBM

RIAUONE.COM, NUSANTARA, ROC, - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan penjualan bensin eceran pada dasarnya ilegal. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas Hendry Ahmad, Jakarta, Kamis (20/8).

Namun, BPH kemudian mengatur keberadaan penjual bensin eceran atau sering disebut Pertamini. Ini menyusul keberadaan pertamini mendapat respon positif masyarakat.

"Kami mengeluarkan peraturan Nomor 6 Tahun 2015, jadi subpenyalur legal. Cuma harganya ditetapkan Pemda," tandasnya.

Faktanya, masih banyak pertamini menjual bensin dengan harga lebih mahal. Atas dasar itu, pertamini bisa kenda denda Rp 60 miliar dan kurungan penjara enam tahun.

"Pertamini investasinya kecil tapi untungnya suka-suka. Jika ada yang melaporkan sanksinya ada denda Rp 60 miliar dan kurungan 6 tahun." (mdk/roc).

Berita Terkait

18 jam lalu

Daun Salam Bumbu Masak Ini Kaya Manfaat, Coba di Buat Teh, Iya Teh Daun Salam

KESEHATAN, - Daun Salam Bumbu Masak Ini Kaya

2 minggu lalu

Bertahun-tahun Impor, Licik Impor Beras dan Gula, Padahal di Indonesia Punya Tebu dan Sawah

satu bulan lalu

Kabar Perovider, XL Axiata dan Smartfren Sepakat Merger Jadi XLSmart

2 bulan lalu

Film Animasi Moana 2, Kata-nya Anak-anak Harus Nonton, Kenapa ya?

ENTERTAIN, - Film animasi Moana 2 membawa angin segar bagi penggema

Komentar

Terkini

Kilas Global 18 jam lalu

Pagar Laut yang Jadi Tandatanya Akhir-nya di Bongkar, TNI AL: Printah Presiden dibongkar

NASIONAL, LINGKUNGAN, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL membongkar pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten pada Sabtu, 18 Januari 2025. Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Perta

Kilas Global 2 minggu lalu

Sengit Peserta TMS Cukup Banyak, Honorer Non-Database BKN Khawatir Tersingkir di PPPK Tahap 2

NASIONAL, PEMERINTAH, - Honorer non-database BKN khawatir tersingkirkan di seleksi PPPK 2024 tahap 2. Itu karena peserta tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK tahap 1 dan CPNS serta belum mendaftar jumlahnya cukup banyak.

Kilas Global 2 minggu lalu

Cek Ombak, Rakyat Rusuh, Akhir-nya Pemerintah Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen

NASIONAL, - Penolakan dari berbagai lini, rakyat menjerit, akhir-nya pemerintah membatalkan rencana menaikan pajak 12 persen kepada rakyat.

Kilas Global 4 minggu lalu

PPN 12 Persen Peninggalan Rezim Jokowi tahun 2021, Rakyat Ketar Ketir Awal 2025 Mulai Berlaku

NASIONAL, BISNIS, - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menjawab pernyataan elite Partai Gerindra yang menilai ada andil PDIP dalam pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar k