RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Mantan Ketua Panitia Kerja (Panja) Listrik DPR RI, Effendi Simbolon ikut angkat bicara mengenai status tersangka mantan Dirut PLN, Dahlan Iskan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan Gardu Induk di Unit Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara PT PLN Persero tahun anggaran 2011-2013.

 

Dia mengaku belum tahu persis apakah ada hubungannya antara penetapan tersangka Dahlan Iskan oleh Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta ini dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan saat Dahlan masih menjadi Dirut PLN. "Saat kami membentuk Panja di DPR, kami ingin mengetahui sebenarnya berapa besar biaya produksi PLN pada tiap ampere listrik yang dikonsumsi oleh masyarakat," kata Effendi, Sabtu (6/6).

 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, hasil audit saat itu, BPK menemukan indikasi PLN melakuan pemborosan atau inefisiensi sebesar Rp 37,6 triliun pada saat Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama PLN.

 

Menyusul hasil audit tersebut, BPK merekomendasikan kepada Panja Listrik untuk dilakukan audit investigatif dengan tujuan tertentu. Setelah audit investigasi dilakukan, hasilnya menunjukkan adanya inefisiensi dan pemborosan yang mengakibatkan kerugian negara, baik pada anggaran PLN maupun APBN. (et/*).