JAKARTA – Nasib pengadaan satelit komunikasi militer milik Kementerian Pertahanan yang mengalami kekalahan saat digugat Avanti, perusahaan penyedia jasa satelit asal Inggris, bakal diputuskan Juli.

 

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut pihaknya tak memiliki perhatian terhadap proses pengadaan satelit. Dia menuturkan masalah slot yang tidak dipergunakan harus dicarikan solusinya. Oleh karena itu, dia berharap terdapat kejelasan penggunaan slot eksisting.

 

“Itu kan kalau masalah pengadaannya bukan Kominfo. Yang kami siapkan adalah opsi kalau misalkan tidak diteruskan bagaimana. Kami sudah siapkan mungkin Juli ini sudah diputuskan,” ujarnya di Jakarta pada Jumat (29/8/2018).

 

Namun, dia tak menyebut opsi penyelesaian yang ditempuh akan seperti apa bila slot satelit itu kosong. Seperti diketahui, dalam laman resmi Avanti Communications Limited, atas gugatan tersebut, Kementerian Pertahanan harus membayar US$20,1 juta hingga 31 Juli 2018.

 

Gugatan perusahaan itu telah dilayangkan ke Pengadilan Internasional London sejak Agustus 2017. Penyebabnya, kegagalan pembayaran sewa Satelit Artemis milik Avanti.

 

Kementerian Pertahanan menyewa Satelit Artemis untuk menggantikan peran satelit Garuda-1 yang telah mengorbit sejak 2000 di slot orbit 123 Bujur Timur.

 

Meski demikian, dari total kontrak US$30 juta, masih menyisakan US$16,8 juta biaya yang perlu dibayar. Belum selesainya pembayaran tersebut membuat Avanti membawa masalah ini ke ranah hukum.

 

“Kalau nanti slot itu tidak dipakai, kembali ke Kominfo itu mau diapakan. Juli ini Insya Allah sudah ada keputusan,” kata Rudiantara. (bis/*).