‘’Ada uang lain Rp1,5 miliar,’’ ungkap sumber internal KPK, di Jakarta, Sabtu (27/5/2017). Akan tetapi, hingga kini uang tersebut belum diketahui apakah terkait dengan kasus dugaan suap menyuap terkait permintaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yang diminta Kemendes kepada auditor BPK.

 

’’Belum tahu (terkait apa),’’ tuturnya.

 

Yang pasti katanya, hingga saat ini penyidik masih mendalami keterkaitan uang lain tersebut apakah sesuai dengan tugas dan kewenangan auditor BPK tersebut. Sumber tersebut juga belum bisa memastikan apakah ada keterkaitan kasus suap menyuap ini dengan komisioner BPK, sebab beredar rumor, ada beberapa pimpinan BPK yang bermain mata dengan menitipkan orang-orang tertentu, untuk mengakali standar laporan keuangan sesuai ‘’pesanan’’ mereka.

 

KPK sebelumnya menciduk tujuh orang pihak yang diduga melakukan transaksi suap, dimana dua diantaranya Irjen Kemendes Sugito dan Auditor BPK berinisial Rochmadi Saptogiri. Dari informasi yang dihimpun, kegiatan suap menyuap yang dilakukan para pihak penyelenggara ini dilakukan untuk mengakali penyusunan standar laporan keuangan di lembaga yang kini dipimpin Eko Sandjojo.

 

‘’Untuk dapat WTP (wajar tanpa pengecualian),‘’ tutur sumber internal KPK.

 

Dengan adanya penyuapan tersebut, maka laporan keuangan pun menjadi baik, sebab, pada tahun lalu, Kemendes , PDT dan Transmigrasi mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Akan tetapi, proses tersebut tak dilakukan gratis.

 

Untuk mengakali laporan keuangan tersebut, pihak Kemendes menggelontorkan uang senilai ratusan juta rupiah. ‘’ Uang suap Rp240 juta,’’ kata sumber internal KPK, Sabtu (27/5/2017). (jpg/net).