NUSANTARA, - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menginginkan koperasi dapat masuk ke semua sektor usaha sehingga mampu berkontribusi optimal dalam pembangunan.

NUSANTARA, - Rencana pemerintah untuk menginvestasikan Dana Haji untuk pembangunan infastruktur tanpa berunding dengan sejumlah pihak terkait, menuai kritik tajam dari kalangan DPR.

NUSANTARA, - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong adanya lelang proyek dalam distribusi dan trasnmisi gas, tujuannya untuk efisiensi dan menekan harga gas agar lebih murah.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan dana haji tidak bisa dikelola sembarangan. Karena sudah ada Badan Pengelolaan Keuangan Haji, kata dia, maka dana tersebut harus digunakan sesuai aturan.

NUSANTARA, - PT Pertamina (Persero) mampu mempertahankan pertumbuhan produksi di atas delapan persen dalam menjaga kinerja operasional.

NUSANTARA, - Wakil Rektor I Universitas Khairun Ternate, DR. M. Ridha Ajam, menyatakan rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diwacanakan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Redivasi Birokrasi (MenPan-RB) perlu didukung tetapi sewajarn

NUSANTARA, - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mendukung pandangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin soal pemanfaatan dana setoran haji yang masuk dalam daftar antrean pemberangkatan haji. Menurut Asrorun, setora

NUSANTARA, - Kementerian Perhubungan telah melakukan verifikasi atau pengukuran ulang terhadap 11.480 kapal penangkap ikan per Juli 2017 atau 72,65% dari total kapal yang ada. Kemenhub melakukan upaya jemput bola ke daerah untuk mempercepat proses penguku

NASIONAL - Regulasi telah menetapkan digelarnya program Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang hanya akan dioperatori oleh dua badan non profit milik pemerintah yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

NUSANTARA, - Saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah mengelola dana para pekerja hingga sebesar Rp269 triliun. Hingga akhir tahun 2017, manajemen BPJS Ketenagakerjaan mentargetkan besaran dana kelolaan sebesar Rp297 triliun.