riauonecom, Dumai,  roc - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum terima laporan hasil kegiatan tes laboratorium urine PNS di tiga instansi. Meskipun, BNK Kota Dumai sudah menyatakan ada enam PNS yang positif narkoba.

 

"Sampai hari ini kita belum terima laporan. Harapan kita, BNK membuat laporan, supaya ada tindakan yang kita ambil, bilamana PNS itu benar-benar positif narkoba," ujar kepala BKD Dumai, Sepranef Syamsir kemarin.

 

Menurutnya, penanganan pelanggaran disiplin oleh PNS berdasarkan hasil uji yang dilakukan pihak-pihak berwewenang. Tanpa ada dasar tertentu, BKD tidak bisa bertindak, meskipun persoalan tersebut sudah menyeruak ke tengah-tengah masyarakat.

 

"Jadi, kita menunggu dulu. Nanti kalau sudah terima laporan, kami transparan dan tidak akan menutup-nutupi kasus itu," imbuhnya.

 

Masyarakat justru sangat menyayangkan prilaku PNS di Kota Dumai. Sebab, kasus narkoba yang melanda sampai ke instansi pemerintahan bukan kali ini saja. Tahun 2013 lalu, enam PNS asal Dumai ditangkap di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru. Bahkan, ke enam PNS itu positif menggunakan narkoba.

 

Mantan anggota DPRD Dumai Dahril Qutni menyebut, lemahnya pengawasan instansi terhadap pegawainya. Hal tersebut seharusnya tidak diberikan toleransi kepada yang bersangkutan. Pasalnya, kasus itu bakal terus terjadi bila tidak ada pembinaan yang serius.

 

"Kalau kita bongkar semua instansi, bukan akan lebih banyak lagi PNS positif narkoba. Kalau berani, mari lakukan pengetesan laboratorium urin setiap PNS maupun pegawai honorer. Ini sangat mencoreng marwah Kota Dumai," ujar Dahril.

 

Sebagai tokoh masyarakat, ia juga heran dengan prilaku tiga Kepala Dinas di Kota Dumai. ‎Karena, tiga kepala dinas itu menghambat program dari BNK untuk melakukan tes urin.

 

"Itu membuktikan pimpinan melindungi anak buahnya, meski anak buahnya berada pada kesalahan yang memalukan. Ini persoalan mental," katanya.(pog/roc).