riauone.com, Jakarta - Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengawasi penjualan BBM untuk kapal laut di pelabuhan yang menggunakan mobil tangki karena rawan penyeludupan.

 

Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria mengatakan, berdasarkan laporan yang diperolehnya, penjualan BBM ke kapal-kapal dengan menggunakan mobil terjadi di kawasan pelabuhan resmi dan sudah cukup lama terjadi. Seperti di Pelabuhan Tanjung Perak, Gresik dan Benoa, Bali.

 

"Meski alasan yang dijual adalah BBM non subsidi, tapi tidak ada jaminan itu non subsidi karena tak ada yang mengawasi. Selain itu, jangan sampai yang dijual adalah jatahnya SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ) karena akan menimbulkan kelangkaan," ujar Sofyano, Kamis (30/1).

 

Karena itu, pihaknya mendesak Menteri ESDM, Jero Wacik membuat ketentuan kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) bahwa penjualan atau suplai BBM ke kapal tidak boleh menggunakan mobil tangki. Tetapi harus menggunakan alat angkut kapal mini tanker atau Self Propeller Oil Barge (SPOB) atau Tongkang.(*)

 

Sumber : Merdeka