RIAUONE.COM, PEKANBARU, ROC, - Jaksa akan menghadirkan saksi Sekdaprov Riau dalam kasus dugaan korupsi dana Sekwan pada persidangan pekan depan. Dalam kasus ini mantan Sekwan Nazief Susila Darma duduk sebagai terdakwa.

 

Setelah menghadirkan mantan Ketua DPRD Riau Chaidir pada sidang lanjutan perkara korupsi dana anggaran sekretariat DPRD Riau, dengan terdakwa mantan Sekretaris DPRD Riau Nazief Soesila Darma beserta dua rekannya Zuanda Agus selaku mantan Kepala Bagian Keuangan Provinsi Riau dan Muhammad Nasir, mantan Bendahara Pengeluaran Provinsi Riau. 

 

Pada persidangan pekan depan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adhiyaksa SH, menjadwalkan akan menghadirkan saksi dari Sekretariat Pemprov Riau. 

 

"Sebelumnya sudah kita hadirkan saksi-saksi dari mantan legislator DPRD Riau. Pada sidang berikutnya tanggal 29/7/15 mendatang, kita akan hadirkan saksi dari Pemprov Riau," ungkap Adhiyaksa kepada wartawan, kemarin di Kejati Riau.

 

Dikatakan Adyaksa, keterangan dari pihak Pemprov Riau dalam kasus ini diperlukan guna mengetahui secara pasti proses anggaran di Sekretarian dewan tersebut, dan mekanisme pencairannya. 

 

Sebelumnya, JPU telah menghadirkan saksi dari Legislator DPRD Riau pada masa tugas Nazief selaku Sekwan. Mantan anggota dewan tersebut pernah mengajukan pinjaman ke sekretariat dewan dengan nominal jumlah tertentu. 

 

"Uang pinjaman itu ada yang sudah dikembalikan oleh anggota dewan ketika itu, tetapi kemudian uang tersebut tidak disetorkan ke kas daerah oleh terdakwa," terang Adiyaksa lagi.

 

Ia menjelaskan mekanisme pembayaran pinjaman yang dilakukan mantan anggota dewan tersebut sebagai salah satu bentuk modus dugaan korupsi yang dikenakan kepada para terdakwa. 

 

Dalam persidangan, Nazief sempat mengajukan bantahan (esepsi) atas dakwaan jaksa. Namun majelis hakim menolak esepsi terdakwa.

 

Dalam dakwaan jaksa, diketahui jika terdakwa Nazief menggunakan uang sekretariat untuk kepentingan pribadi, termasuk di antaranya membeli telepon genggam. 

 

Ketiga terdakwa dikenakan Pasal 2, Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, jaksa menaksir jumalh kerugian negara mencapai Rp700 Juta lebih. (rtc/roc/*).