riauonecom, Dumai, roc, - Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan HR. Soebrantas Dumai kini sedang dalam proses hukum. Namun perbaikan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Hal tersebut mendapat reaksi dari Kapolres Dumai, dan akan diproses lebih cepat penanganannya.

 

"Kenapa dibangun terus, bukanah sedang proses hukum dan belum menemukan titik kejelasan dari hasil audit BPKP atas kerugian yang ditimbulkan. Kalau sudah begini akan saya percepat kasusnya," tegas Kapolres Dumai, AKBP. Tonni Hermawan, Sabtu (31/1).

 

Dijelaskan Tonni Hermawan, sebelumnya juga mempertanyakan soal komitmen pemerintah untuk komitmen dalam pemberantasan korupsi. Namun sayangnya, komitmen itu tidak sejalan dengan penegak hukum yang sedang menangani masalah tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

 

"Bagaimana kasus korupsi bisa diberantas, kalau jalan yang sedang tersandung masalah hukum terus dibangun. Kami harapkan pemerintah pro aktiflah dalam masalah ini. Jangan sampai masalah ini terus berlarut dalam masalah hukum,"ungkapnya.

 

Sebagaimana diketahui, bahwa Proyek pelebaran jalan yang berada di depan kantor Walikota lama itu dengan nilai Rp2,9 miliar. Diduga terjadi kebocoran anggaran dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencairan atau pelelangan.

 

Pihak Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Dumai telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Bebeara saksi yang diperiksa tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Kontraktor proyek dan Penyedia aspal.

 

Sementara kondisi Jalan Soebrantas saat ini sudah rusak dan sangat memprihatinkan mulai dari simpang Bundaran hingga simpang tiga Jalan Jendral Sudirman. (rel)