riauone.com, Pekanbaru, Riau - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengancam akan melaporkan sengketa informasi publik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau jika dokumen APBD tak disampaikan ke masyarakat.

 

"Kami sebelumnya telah mengajukan permintaan secara tertulis untuk dokumen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ke eksekutif dan legislatif," kata Usman, selaku koordinator Fitra Riau di Pekanbaru.

 

Pihaknya mengakui juga telah mengajukan permintaan untuk mendapatkan penjabaran APBD Riau 2014 khususnya mengenai alokasi anggaran untuk kesehatan masyarakat.

 

"Jika tidak dipenuhi, maka kami anggap ini adalah suatu bentuk sengketa informasi yang bisa digugat," katanya.

 

Pernyataan Usman adalah tanggapan atas keberadaan buku APBD Riau 2014 yang dirahasiakan oleh pihak legislator setempat.

 

Padahal, kata dia, perencanaan alokasi anggaran tersebut adalah hak rakyat untuk dapat mengetahuinya dan mengawalnya agar tidak melenceng.

 

Sebelumnya Sekretarian Nasional Fitra bersama Koalisi Hak Rakyat Atas APBD (KHARKAD-APBD) Provinsi Riau juga telah mendaftarkan gugatan Uji materi (Judicial Review) Perda APBD Provinsi Riau tahun 2013, ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.(ant/roc)