NUSANTARA, - Sudah 1.948 yang ditemukan tewas, sementara yang masih hilang 843, dan BNPB memastikan proses pencarian dan evakuasi korban hilang akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, akan tetap dihentikan pada Kamis (11/10) mendatang.

 

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei, penghentian harus dilakukan karena identifikasi jenazah yang sudah lebih dari 10 hari akan luar biasa susah dan bisa menimbulkan penyakit, lapor Quinawaty Pasaribu dari BBC News Indonesia.

 

"Peraturan pencarian Basarnas, pencarian itu dilakukan tujuh hari dan ditambah tiga hari. Setelah konsultasi, (pencarian akan dihentikan Kamis) dengan pertimbangan kalau sudah 14 hari jenazah sudah sulit diidentifikasi," ucap Kepala BNPB, Willem Rampangilei saat konferensi pers di Graha BNPB, Senin (08/10).

 

Namun begitu, proses tanggap darurat akan terus dievaluasi dan baru diputuskan pada 10 Oktober nanti.

 

"Setelah 11 Oktober itu mau bagaimana, saya minta pemda dan masyarakat agar berdialog dengan tokoh adat," sambungnya.

 

Untuk proses pencarian korban sendiri, BNPB mengaku hanya bisa menggunakan eskavator amphibi dan satu alat penarik yang hingga saat ini belum didapat.

 

"Tapi kami masih berupaya mendatangkan."

 

Dari catatan lembaga tersebut, jumlah korban yang masih hilang mencapai 835 orang, korban meninggal dan sudah dimakamkan tercatat 1.948 jenazah. Sedangkan korban luka 10.679 orang.

 

Willem Rampangilei juga mengatakan, hingga kini akses pelayanan kesehatan di lokasi yang terisolir masih dalam perbaikan, terutama jalur darat. Oleh karena itu, evakuasi medis dilakukan melalui udara.

 

"Ada 12 helikopter, di antaranya tiga milik BNPB, lima milik TNI, tiga milik PMI, dan sisanya Basarnas," jelas Willem.

 

Belasan helikopter itu juga, kata Willem, digunakan untuk mendistribusikan logistik makanan dan minuman ke daerah yang sulit dijangkau.

 

Sebelumnya, juru bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan pers hari Minggu (07/10) mengatakan, berdasarkan laporan kepala desa, mungkin "sekitar 5.000 orang".

 

Sutopo mengatakan, petugas akan tetap berusaha mencari korban ini hingga Kamis, 11 Oktober mendatang.

 

Jika tidak ditemukan, maka besar kemungkinan, mereka akan dinyatakan hilang.

 

Pemulihan kehidupan normal

Kepala BNPB juga memastikan sudah 14 rumah sakit yang berfungsi penuh dari total 33.

 

Terkait dengan pelayanan air bersih, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebutkan telah mengebor 50 sumur di lokasi-lokasi pengungsian.

 

Sedangkan kegiatan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusahkaan kembali masuk sekolah. Untuk itu Kemendikbud telah menyiapkan 240 tenda serupa ruang kelas dengan standar UNICEF. Sementara layanan pemerintahan, sudah kembali beroperasi mulai dari pemerintah provinsi hingga kota.

 

Saat ini pula, BNPB kembali mengajukan dana siap pakai penanggulangan bencana sebesar Rp500 miliar ke Kementerian Keuangan. Dana itu akan digunakan untuk operasional BDBD dan posko di Palu, Donggala, dan Sigi. Termasuk di dalamnya pengadaan tenda dan logistik.

 

Terkubur di Balaroa dan Petobo

Sampai saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus memverifikasi data ribuan korban yang belum ditemukan akibat rekahan tanah atau likuifaksi di Balaroa dan Petobo. Kepala BNPB, Willem Rampangilei, mengatakan angka itu didapat dari kepala desa dan dinas kependudukan dan catatan sipil.

 

"Yang terkubur tidak ada angka pasti. Kami sekarang di satgas sedang menampung laporan masyarakat yang kehilangan keluarga," kata Willem.

 

"Data sangat dinamis, sehingga validasi betul-betul dilakukan dengan baik. Nanti kami kumpulkan dan verifikasi lagi berapa sebetulnya jumlah korban di masing-masing daerah."

 

Ia juga menyebut, proses pendataan korban hilang atau meninggal akan terus dilakukan tanpa batas waktu. Hal itu dilakukan lantaran menyangkut uang santunan kepada ahli waris.

 

"Ini bukan pekerjaan singkat, harus sabar dan teliti sehingga tidak ada yang terlewat."

 

Sementara itu, lokasi bekas likuifaksi tersebut kemungkinan akan dijadikan monumen setelah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

 

"Kalau dijadikan kuburan massal mungkin tidak. Setelah diurug, mungkin akan dijadikan monumen." (BBC/indonesia/net).