PEKANBARU , RIAU, -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap mengajukan pembatalan penghapusan 31 peraturan daerah (Perda) kepada Pemerintah Pusat. Pasalnya, Perda itu dianggap penting dan masih berlaku dalam pengembangan investasi di Bumi Lancang Kuning.

 

Demikian diutarakan Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Edi Kusdarwanto kepada wartawan, Kamis (16/6/2016) di Kantor Gubernur Riau. Menurutnya, 31 Perda itu akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat ini. ‎

 

"Kita coba ajukan. Tapi itu dibolehkan atau tidaknya kembali ke Pemerintah Pusat. Buktinya provinsi lain bisa ‎mengajukan, makanya kita akan coba dulu. Intinya usaha dulu lah," katanya.

 

Namun, kata Edi Kusdarwanto, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam waktu dekat ini akan melakukan inventarisasi ke 31 Perda yang sudah diajukan ke Kemendagri.  Hasil inventarisasi itu akan kembali diserahkan ke Pusat untuk dilakukan pembatalan.

 

"Kita mencatat ada sebanyak 36 Perda yang dianggap menghambat pertumbuhan di Riau, namun kita hanya menemukan 31 Perda yang betul-betul menghambat perkembangan investasi di Riau," katanya. ‎

 

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, sebagian besar Perda yang terindikasi bermasalah banyak mengatur tentang regulasi soal pendirian menara telekomunikasi.

 

"Kami juga mencatat tentang pelimpahan kewenangan. Misalnya, dari kewenangan sebelumnya itu punya daerah, sekarang sudah dilimpahkan ke provinsi. Sebanyak 31 Perda itu sudah kami kumpulkan dari kabupaten/kota," ujarnya.

 

Dia menambahkan, 31 perda yang dianggap menghambat investasi itu akan diperlihatkan ke Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sebagai untuk menjadi bahan pertimbangan. Setelah itu tahapan selanjutnya barulah diserahkan ke Kemendagri.

 

Sebelumnya, Pemprov Riau sudah menyisir ada sebanyak 36 Perda penghambat investasi di Riau. Sebagian besar Perda tersebut bermasalah dalam melakukan pungutan retribusi. Perda yang sudah dipetakan itu, banyak soal pelimpahan kewenangan dan hasil dari keputusan MK.  

 

Dari 36 Perda penghambat investasi ini, setelah dilakukan pengkajian kembali, akhirnya dipangkas sebanyak 5 Perda yang dianggap tidak ada hubungannya dengan penghambat invastasi di Riau.

 

Sebanyak 31 Perda itu yang akan menjadi kajian khusus dan diserahlan ke Mendagri untuk dilihat apakah kuat memberi pengaruh terdapat penghambat investasi atau tidak. Namun berjalannya waktu, 31 Perda itu masih dianggap layak dan berlaku diterapkan di kabupaten/kota se-Provinsi Riau. (frc/*).