RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyentil kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjual listrik dengan voucher atau pulsa token.

 

Menurut Rizal, kebijakan ini tidak adil karena masyarakat dibebani harga administrasi dalam penggunaannya. Selain itu, PLN juga terkesan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan listrik pulsa.

 

"Kami minta lakukan kajian. Agar beban masyarakat terbebaskan," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/9).

 

Rizal menjelaskan, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000. Untuk itu, pihaknya meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir segera merevisi aturan tersebut.

 

Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa.

 

"Provider pulsa listrik itu setengah mafia," ujarnya.

 

Sentilan Menko Rizal itu langsung ditanggapi bos PLN, Sofyan Basyir. Pihaknya berjanji akan memaksimalkan daya untuk masyarakat dengan memotong biaya administrasi jadi Rp 5.000. "Kami usahakan, jadi beli Rp 100.000, listriknya bisa 95.000," terang Sofyan. (mdk/*).