NUSANTARA, - Kebijakan pemerintah soal terbukanya pintu bagi pihak swasta untuk ikut mengembangkan mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dikhawatirkan akan berdampak pada tingginya tarif listrik yang harus dibayar masyarakat.

 

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan,‎ peran swasta  makin meningkat dalam sektor kelistrikan terutama di proyek 35.000 MW. Pihak swasta ini masuk melalui skema independent power producer(IPP).

 

"Dominasi IPP dalam penyediaan listrik nasional merupakan kondisi serius yang mendesak untuk diperbaiki," ujar dia di Jakarta, Selasa (22/11/2016).

 

Dia menuturkan, dengan skema take or pay yang berlaku saat ini, ditambah penentuan reserve marging yang berlebihan maka akan meningkatkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.‎ Dengan demikian, konsumen listrik harus membayar tarif listrik yang lebih mahal.

 

“Cadangan umum yang berlaku di perusahaan dunia itu sekitar 30 persen-35 persen. Jangan sampai karena swasta lebih besar jadi 50 persen cadangannya. Itu membuat BPP listrik jadi lebih besar. Alhasil tarif listrik jadi lebih mahal," kata dia.

 

Marwan mengatakan, lebih baik pemerintah mendorong dominasi PLN dalam pembangunan pembangkit listrik di sisi hilir, ketimbang fokus menggarap sektor hulu dengan mengakuisisi Pertamina Geothermal Energy (PGE). (net/et).