• Home
  • Opini-Tokoh
  • Cetus Kembali Gerakan Riau Merdeka, Pemerintah harus tangani Asap Riau - (opini).
Jumat, 04 September 2015 07:12:00

Cetus Kembali Gerakan Riau Merdeka, Pemerintah harus tangani Asap Riau - (opini).

azizon nurza
oleh : azizon nurza
 
RIAUONE.COM, PEKANBARU, RIAU, ROC, - Pemerintah harus serius melakukan penanganan kabut asap yangsecara rutin setiap tahun menyerang Provinsi Riau, hal ini penting sebabkondisi udara di Riau sudah berada pada level tidak sehat dan berbahaya. Hal ini terlihat jelas dari Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang beradadisamping kantor Walikota Pekanbaru dan dijalan Tuanku Tambusai.
 
BadanMetereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru melalui satelitTerra dan Aqua juga sudah merilis, ada 134 hotspot atau titip api di ProvinsiRiau yang tersebar seluruh kabupaten dan kota, tegas, Azizon Nurza, S.Pi, MMTokoh Muda Riau saat diwawancara via telepon disela-sela keberangkatannya dariMeulaboh menuju Kualanamu Medan dan selanjutnya akan terbang ke Pekanbaru.
 
Saya melihat pemerintah tidak serius menangani persoalankabut asap di Riau, ini terbukti setiap musim kemarau masyarakat Riau harus berhadapandengan masalah asap yang sangat mengganggu kesehatan yang ditandai dengan meningkatnyapenderita ISPA yang sudah pasti akan memberikan banyak dampak kesehatan jangkapanjangan pada penderitanya.
 
Kabut asap juga menyebabkan proses pendidikantidak bisa berjalan baik sebab sekolah harus diliburkan. Roda transportasidarat dan udara juga terhambat yang secara tidak langsung juga akan menghambat rodaperekonomian.
 
Rakyat Riau dari dulu selalu dirugikan, negeri yang kayasumberdaya alam (minyak dan gas bumi) yang menjadi penyumbang terbesarpembangunan negeri ini harus kembali mengulang deritanya. Minyak habis rakyatsekitar ladang minyak tetap miskin, kampung halaman saya di Sungai Bayam Kecamatan Sabak Auh malah hilang tinggal nama padahal disana ada puluhan pompaangguk yang menyedot hasil minyaknya.
 
Lihatlah hutan Riau yang disulap menjadi HPHTI dan perkebunan kelapa sawit tapi apa yang tersisa untuk masyarakat Riau,berapa yang dapat pembagian KKPA dan siapa yang bekerja disana? Hutan gambutRiau dirambah dengan izin pemerintah sehingga tidak mampu menyerap air dan matisehingga mudah terbakar dimusim kemarau. Sekarang kemana pemerintah yangharusnya bertanggungjawab terhadap dampak pembangunan yang merusak lingkungan.
 
Mantan Ketua SMPT Universitas Riau tahun 1996 inimenghimbau, saatnya masyarakat Riau bangkit, Riau harus merdeka, merdeka darikemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketidak berdayaan ambil bagiandalam pembangunan sebab pendidikan baru bangkit setelah sumberdaya alamnyatinggal sedikit.
 
Coba lihat berapa anak Riau di Chevron, berapa anak Riau diRAPP, berapa anak Riau di IKPP, berapa anak Riau di Pertamina, jujur harusdiakui tidak ada yang jumlahnya sampai 50% padahal sudah puluhan tahun bumiRiau digarap dan diserap atas nama pembangunan yang sedikitpun tidakmeninggalkan remah dari Riau.
 
Masyarakat Riau ibarat ayam mati dilumbung padi, negeri yangkaya ini tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya. Tapi disisi lain ribuanorang datang dan bisa mencari makan dan memperkaya diri, ironis tapi nyata. Harapan besar akan kebangkitan Riau, tahun 1993 saat masih disemester 2 saya pimpin organisasi Ikatan Pemuda Melayu (IPMR) yang awalnya hanya ditingkat Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Riau, menjadi organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi Riau dan tercatat di Kadit sospol Riau dengan nomor 114.
 
Saatitu semua orang mencela kenapa di Riau harus ada organisasi orang Melayu dansaya jawab tegas sebab kita tidak lagi mendapat tempat dan sudah menjadi tamudinegeri sendiri. Harapan kebangkitan Riau makin menggelora saat anak Riauakhirnya mendapat amanah memimpin negeri Lancang Kuning ini, sayangnya kitaharus mengurut dada saat satu-persatu masuk bui .
 
Saya mengajak semua masyarakat Riau mengobarkan kembalisemangat juang untuk mendorong kembali kebangkitan Riau, kita awali dengansemangat Merdeka dari asap. Mari dari berbagai upaya kita ambil bagianmenanggulangi asap dan mendorong pemerintah Riau dan pemerintah pusat untukpeduli.
 
Presiden Jokowi harus membayar hutang bangsa ini kepada Riau denganserius menangani asap dan kemiskinan yang ada di Riau, tegas Azizon berapi-apidan harus menutup sambungan teleponnya karena harus segera berangkat. (*).
Share
Komentar
Copyright © 2012 - 2022 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.