PEKANBARU - Kondisi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau yang sedang sulit menyebabkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kesulitan dalam menyusun anggaran tes urine bagi pegawai-pegawainya.

 

"Terlebih dengan adanya rasionalisasi, bahkan APBD Perubahan pun juga dirasionalisasi. Saat ini sangat sulit melaksanakan tes urine karena tidak ada dianggarkan dalam APBD 2016," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau, Asrizal di Pekanbaru, Jumat (16/9/2016).

 

Ia menyebutkan, tes urine baru bisa dianggarkan dalam APBD 2017 mendatang. Menurutnya, anggaran untuk tes urine bisa dibilang cukup besar mengingat banyaknya Pegawai Sipil Negeri (PNS) di lingkungan Pemprov Riau.

 

"Tidak mudah untuk melakukan tes urine. Jika per orang saja biayanya Rp100 ribu, berapa kalau 8.000 orang," tutur Asrizal. (mcr/roc).