RIAUONE.COM, BENGKALIS, ROC, - Pemerintah Kabupaten Bengkalis saat ini seakan masih ragu dengan keinginan untuk ‘merumahkan’ ratusan tenaga honorer yang dinilai kurang efektif dan hanya membebani anggaran daerah.

 

Pasalnya, dari informasi yang berhasil dirangkum, sampai akhir bulan di awal tahun 2016 ini, kepastian Pemda khususnya di Sekretariat Kantor Bupati Bengkalis, mengenai jumlah maupun jadwal pemberhentian hingga kini belum diketahui.

 

“Masalah merumahkan honorer ini belum bisa kita jawab, karena sampai sekarang masih dalam tahap evaluasi,” ujar Plt Asisten Administrasi Umum Setda Bengkalis, H Hermanto Baran, saat diwawancara wartawan, kemarin.

 

Ditanya mengenai kepastian apakah honorer yang disebut kurang efektif dan hanya membebani anggaran daerah oleh Penjabat Bupati Bengkalis, H Ahmad Syah Harrofie pada akhir tahun 2015 lalu  mengaku hal ini masih sedang didiskusikan.

 

“Jadi untuk merumahkan honorer ini sangat banyak sekali pertimbangan yang harus dilakukan. Namun, sampai saat ini Pak Sekda masih melakukan evaluasi di sejumlah Bagian yang ada di sekretariat,” sebutnya.

 

Disinggung dengan keadaan APBD Bengkalis yang mengalami defisit anggaran, apakah merumahkan honorer akan benar-benar direalisasikan, Hermanto Baran juga belum dapat memastikan hal tersebut. “Yang jelas sampai saat ini, kita masih dalam proses pengkajian untuk hal tersebut,” tutupnya.

 

Sementara itu, Pj Bupati sempat mengatakan bahwa keberadaan ratusan tenaga honorer, khususnya di Sekretariat Daerah Bengkalis dinilai banyak kalangan kurang efektif.

 

Tidak efisien dan hanya membebani anggaran daerah. Karena itu sebagian dari mereka pada tahun 2016 ini kemungkinan besar akan dirumahkan alias tidak lagi diperpanjang kontrak kerjanya.

 

“Kami banyak sekali mendapat laporan dari teman-teman lembaga swadaya masyarakat bahwa banyak tenaga honorer, khususnya di Sekretariat Daerah Bengkalis yang keberadaannya kurang efektif dan dinilai hanya membebani anggaran daerah. Makanya keberadaan mereka pada tahun 2016 akan dievaluasi,” jelas Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie di Bengkalis, Kamis (31/12) lalu.

 

Sebagai gambaran, kata Ahmad Syah, tenaga honorer yang nantinya akan diperpanjang kontraknya hanya mereka yang memang benar-benar dibutuhkan. Memiliki keahlian khusus dan bersifat teknis. Sementera bagi tenaga honorer selama ini keberadaannya dianggap tidak efektif dan efisien, kontraknya pada tahun 2016 akan diputus.

 

Misalnya, kalau berdasarkan evaluasi tersebut untuk sebuah kegiatan hanya dibutuhkan tambahan 2 orang tenaga honorer untuk menyelesaikannya, sementara selama ini ada 6 orang yang direkrut, maka 4 orang lainnya tidak akan diperpanjang lagi kontraknya.

 

“Begitu juga jika kegiatan tersebut dapat dikerjakan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil tanpa perlu bantuan tenaga honorer, maka tenaga honorer yang selama ini direkrut untuk kegiatan dimaksud juga akan diputus kontraknya,” sambungnya.

 

Selain itu Ahmad Syah menegaskan, evaluasi akan dilakukan karena selama ini banyak tenaga honorer yang tidak disiplin. Tidak memiliki kinerja yang baik. Bahkan ada laporan yang terimanya ada tenaga honorer yang hanya menerima gaji meskipun tidak bekerja sama sekali.

 

Untuk evaluasi dimaksud, ujarnya, dia sudah mengintruksikan Sekretaris Daerah H Burhanuddin, Pelaksana Tugas Administrasi Umum H Hermanto Baran dan Kepala Bagian Umum Agus Syofyan untuk segera melakukan evaluasi agar keberadaan para tenaga honorer di Sekretariat Daerah itu benar-benar efektif dan efisien.

 

“Evaluasi ini dilakukan supaya keberadaan mereka betul-betul berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya membebani anggaran daerah,” pungkas Ahmad Syah, seraya mengatakan evaluasi dimaksud sudah harus dilakukan pada minggu pertama Januari 2016. (pnc/roc).