riauone.com, - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah pada Maret 2014 untuk membahas besaran kuota produksi batu bara.

 

MenurutDirektur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Ditjen Mineral dan Batu Bara, Edi Prasodjo, penetapan besaran kuota produksi harus ditetapkan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Ini  bukan kewenangan pemerintah pusat," ujar Edi.

 

Penetapan besaran kuota produksi bagi perusahaan batu bara yang berlisensi Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada pada domain pemda. Pasalnya, kedua hal itu, rencana produksi dan perjanjian jual beli merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) yang hingga kini belum disahkan.

 

Nantinya, apabila RKAB telah disetujui, Dirjen Mineral dan Batu Bara, R. Sukhyar akan mengusulkan persentase minimal penjualan batu bara dan perkiraan kebutuhan batu bara yang terdiri dari daftar pemakai batubara, volume dan spesifikasi kebutuhannya.(ET/roc)