PEKANBARU – Neraca produksi perkilangan minyak di Provinsi Riau dinilai belum memiliki standar yang jelas. Pasalnya, antara neraca Pertamina, Chevron, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertambangan memiliki versi yang berbeda.

 

Sekretaris Komisi C DPRD Riau, Suhardiman Amby mengatakan, harus ada tim ahli yang professional untuk menyamakan tera atau timbangan produksi tersebut, sehingga ada angka yang jelas berapa produksi minyak Riau yang dikeluarkan setiap tahunnya.

 

“Itu harus kita cari tau, berapa barel sebenarnya produksi minyak Riau yang dipompa sebenarnya. Satu pompa berapa barel sehari. Kita harus tau, berapa kapistas kilang itu. Kalau laporan mereka setiap tahunnya Cuma dari buku dan maual itu saja, taulah kita orang Indonesia bagaimana. Kita menduga ada kongkalikong pihak tertentu masalah ini. Sedangkan di SPBU saja teranya dimainkan, apalagi di kilang minyak yang besar,” ujar Suhardiman Amby kepada wartawan, Rabu (5/7).

 

Dalam upaya mencari tahu kebenaran soal produksi minya Riau tersebut, pihak Komisi C menurut Suhardiman akan menjadwalkan pemanggilan pihak Pertamina dan Chevron dalam waktu dekat, dan mempertanyakan masalah itu.

 

“Selain itu, kita juga akan ke Jakarta untuk membicarakan hal tersebut ke pihak Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Pertambangan, dari mana sumber neraca tersebut mereka dapatkan, dan mengapa bisa berbeda dengan pihak lainnya. 

 

Sehingga tidak ada lagi akal-akalan, dan tidak ada lagi koorporasi untuk penggamplangan pajak,” ulasnya.

 

Oleh karena itu, pihak Komisi C menurut Suhardiman akan meprioritaskan masalah ini untuk dijadikan hal utama, karena sumber pendapatan daerah harusnya sangat banyak dari sektor ini. menurutnya ini juga menjadi tantangan bagi pihak Komisi C untuk bisa menyelesaikan masalah ini, sehingga raport Komisi C kedepan lebih baik

 

“Jika pendapatan daerah kita sama dengan tahun sebelumnya, artinya raport kita merah di Komisi C, dan kita gagal dalam peningkatan Aendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

 

Suhardiman juga mengatakan, Komisi C DPRD Riau bertekad memperjuangkan peningkatan PAD Pemprov Riau dari sektor pajak perusahaan yang hilang selama ini.

 

"Oleh karena itu, diperlukan kekompakan Komisi C dan mitra kerja, di antaranya, keuangan daerah, aset daerah, perpajakan dan retribusi, pemegang kas daerah atau perusahaan daerah, perusahaan patungan, badan usaha dan penanaman modal, pengawasan keuangan dan pembangunan daerah, perbankan dunia usaha dan penanaman modal," imbuhnya. 

 

Suhardiman juga menambahkan, memperhatikan kondisi bagi hasil migas yang semakin tahun semakin menurun, ditambah lagi dengan sistem bagi hasil pajak yang tidak menentu, maka diperlukan pengkajian secara khusus oleh Komisi C dengan mitra kerja badan dinas instansi dan BUMD

 

"Sasarannya adalah adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak, serta menggali potensi keuangan daerah yang belum maksimal," ulasnya. 

 

Oleh karena itu, Suhardiman mengusulkan rapat intensif dengan mitra kerja untuk mengetahui persoalan-persoalan mengecilnya pendapatan daerah setiap tahunnya, yang berimplikasi kepada penurunan APBD Riau setiap tahunnya, untuk mengkaji kebocoran pajak di sektor PPN, PPH, PBB dan lainnya. 

 

"Nilai kebocorannya dikemukakan oleh Pansus monitoring sebelumnya bahkan mencapai angka Rp 34 triliun per tahun," tuturnya.

 

Untuk mengetahui secara detil bagi hasil pajak dan juga PBB, menurutnya diperlukan kunjungan kerja konsultasi kepada objek pengumpul hasil, di antaranya Kanwil pajak, kementerian keuangan, Menko Ekuin, Bappenas, dan kementerian lainnya, yang memiliki sumber pendapatan bagi daerah, baik bagi hasil pajak, mau pun PNBP," pungkasnya. (*/trb/abu)