PEKANBARU, RIAU, - Sejumlah Legislator DPRD Provinsi Riau dalam rapat internal  mempertanyakan proses masuknya pembayaran utang eskalasi yang dibayarkan oleh pihak pemerintah provinsi setempat kepada pimpinan dewan yang menghadiri penyerahan hasil verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

      

"Di sini, kami ingin tahu kapan itu dimasukkan, padahal sebelumnya banggar sudah menolak pembayaran utang eskalasi tersebut. Dalam pembahasan memang dipaparkan, tapi tidak ada pembayaran utang eskalasi, mengapa tiba-tiba dibayarkan," kata Anggota DPRD Riau Ade Agus Hertanto, di Pekanbaru, Kamis.

      

Pertanyaan tertuju kepada Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman yang hadir di saat penyerahan hasil verifikasi terakhir APBD Perubahan 2015 di Kementerian Dalam negeri. Oleh karena itu, anggota lainnya Muhammad Adil kemudian mempertanyakan fungsi kehadiran pimpinan dewan untuk penyerahan hasil verifikasi tersebut.

      

"Saya baru tahu kalau yang ikut ke Kemendagri itu hanya pimpinan sendiri, mengapa setelah dari mendagri hasilnya tidak disampaikan pimpinan kepada banggar? Paling tidak, Ketua tahu anggaran itu masuk. Saya juga baru tahu kalau eskalasi itu dibayar pas kami Bimtek. Kalau tidak ada Bimtek tidak ada pasti anggota kecolongan," tegas Adil.

     

Lebih lanjut ucapnya, mengapa pimpinan tidak menyampaikan hasil dari verifikasi dari Mendagri kepada kawan-kawan Banggar di sini.

      

Hal tersebut juga dikatakan oleh Husni Tamrin, yang  menilai anggota dewan kecolongan dalam pembahasan APBD, sehingga utang eskalasi senilai Rp220 miliar dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Ia juga menanyakan undangan yang dilayangkan Kemendagri kepada dirinya sehingga dengan berani pimpinan dewan datang ke Mendagri hingga menimbulkan pertanyaan yang sama.

       

“Kalau memang pimpinan diundang oleh Mendagri, kenapa pimpinan pergi sendiri? Kenapa tidak didampingi oleh ketua komisi dan kenapa tidak mengajak rekan-rekan lain,” tanya Husni Tamrin kepada Noviwaldy yang akrab disapa Dedet.

      

Ia juga mengatakan, agar pimpinan tidak diprasangka oleh yang lain maka DPRD Riau harus menggunakan haknya. Jangan sampai orang lain memecah belah lembaga kita.

       

"Biar pak pimpinan tidak diprasangka oleh yang lain, ayok kita gunakan hak kita sebagai anggota dewan," ucapnya.

      

Menjawab pertanyaan Tamrin dan M. Adil, Noviwaldy menegaskan, meskipun tidak satu orang anggota dewan yang datang, tidak menjadi faktor persolan bagi Mendagri. Mendagri pun akan tetap menyuruh pemerintah provinsi untuk membayarkan utang eskalasi tersebut.

       

“Sayah sudah bilang kepada bapak Adil, sebelum saya menjumpai Mendagri, saya sudah memberitahukan, namun Mendagri menjawab tidak usah, meskipun pak Dedet tak datang tidak menjadi masalah dalam hal ini,” tiru Dedet di hadapan anggota dewan lainnya.

        

Sementara itu, menurut Asri Auzar, untuk menyelesaikan permasalahan eskalasi tersebut, supaya tidak menimbulkan polemik yang lebih panjang,  ia meminta untuk menghadirkan staf ahli banggar.

      

"Hadirkan staf ahlih banggar di sini, kenapa staf alhli tidak tahu anggaran itu masuk. Seharusnya dia tahu, seharusnya dia membaca hasil verifikasi tersebut," tegas Asri. (ant/roc).