Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menilai seluruh rangkaian kegiatan Event Wisata Religi Gema Muharram 1437 H yang ditaja oleh Pemkab Inhil selama 10 hari itu belum tersosialisasi dengan baik. Buktinya, ternyata masih

Untuk melahirkan pemimpin desa yang baik pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 96 Desa pada akhir 2015 ini, Calon Kepala Desa (Kades) sebenarnya tidak hanya dilihat dengan kelengkapan persyaratan administratif semata tapi juga harus melalui

Komisi A DPRD Rokan Hilir (Rohil), Riau, meminta pihak Dinas Kesehatan (Diskes) Rohil agar meneliti kebenaran ditemukan kasus busung lapar di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika).

Wakil Ketua DPRD, Abdul Kosim, membacakan draf persetujuan, disebutkan APBD Perubahan 2015 sebesar Rp2.793.538.647.705 dari yang telah ditetapkan APBD Murni TA 2015 Rp2.738.620.327.567, bertambah sebesar Rp54 miliar lebih.

Pemkab Rohil bersama DPRD menemui kesepakatan mengesahkan APBD Perubahan Rokan Hilir tahun 2015 sebesar Rp2.793.538.647.705.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendukung master plan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan.

Tim Pansus III DPRD Rokan Hilir (Rohil) khusus menanggani Ranperda perubahan status kelurahan menjadi kepenghuluan tuntas menjalankan tugasnya. Hasil pembahasan Ranperda tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPRD Rohil.

Pembahasan APBD Perubahan tahun 2015 hampir mencapai tahap finalisasi yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau mengaku kerap dituding sebagai penghalang pihak perusahaan untuk berinvestasi dan bahkan dewan juga disebut sebagai salah satu pihak yang selalu mempersulit pengeluaran

Sejatinya wakil rakyat adalah orang yang selalu ada untuk melayani masyarakat. Untuk mengetahui apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat, seorang wakil rakyat harus selalu menjalin komunikasi intens dengan konstituennya.

Ke depan, DPRD Inhil berharap dalam pemberian izin kepada perusahaan yang akan berdiri di daerah ini harus lebih selektif, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang merugikan masyarakat.

Pendaftaran Calon Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah berakhir sejak, Jumat (9/10) lalu. Sebanyak 19 dari 20 kecamatan yang ada di Inhil, tercatat sebanyak 96 desa akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara ser

Dewan mengingatkan masyarakat, terutama kalangan petani tidak mudah tergiur dengan tawaran pola kerjasama perusahaan sawit yang tidak jelas dan cenderung merugikan mereka.

Bakal Calon Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dari beberapa desa di Indragiri Hilir (Inhil) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Inhil di Jl Soebrantas Tembilahan,Selasa (6/10). Kedatangan mereka mengadukan soal sulitnya mendapatkan surat domisili dari RT dan

Untuk menunjang pembangunan pedesaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan ada alokasi dana yang cukup besar mengalir ke desa. Ini dijelaskan dalam pasal 72 ayat 4 UU nomor 6 bahwa paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam APBN untuk desa.