Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi oleh seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit.

 

ucapan H

Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan reses tahap dua di tahun anggaran 2015.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), yang seharusnya digelar pada Selasa (4/8/2015) malam ditunda.

Aktifitas keluar masuk mobil tronton pengangkut tandan buah sawit ke PT. Jatim Jaya Perkasa perlu diawasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diminta untuk menindak tegas pihak perusahaan agar peduli akan kerusakan jalan.

Meskipun saat ini belum terlihat perubahan yang begitu besar terhadap kondisi perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), namun komitmen Bupati Inhil dalam membangun perkelapaan di daerah tersebut disambut baik dan diberikan apresiasi yang sangat ti

Ketua Komisi A DPRD Rokan Hilir asal pemilihan Kecamatan Kubu, Abu Khoiri menilai bahwa perlu penanganan serius dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rokan Hilir. Pasalnya, jika tidak serius dalam menindak tegas dinilai tidak akan berhasi

ajaran Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan kunjungan kerja (kuker) ke Loka Rehabilitasi Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (4/8/2015).

Sejumlah perwakilan Kepala Desa (Kades) dari Kecamatan Tembilahan Hulu dan Batang Tuaka mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (3/8/2015).

Meskipun sudah memasuki triwulan ketiga di tahun anggaran 2015, namun hingga kini masih belum terlihat progres pengerjaan dan pembangunan daerah yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk memberikan pembinaan terhadap para rekanan dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungannya.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk mengejar progres pembangunan daerah yang masih jauh tertinggal dan tidak sesuai harapan.

Anggota Komisi D DPRD Rohil, Maston meminta agar perusahaan menjalankan daripada peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor Per .04/men/1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan.