RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, ROC - Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil),Herwanissitas, mendesak kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir agar menindak tegas oknum UPT Disdik Kecamatan Tempuling yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap Kepala Sekolah dan Guru yang berada di lingkungan Tempuling.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Riauone.com, pungli dilakukan oleh oknum berinisial AN ini untuk peresmian kantor baru UPT Disdik Tempuling. Jumlah beban iuran yang dikenakan bervariasi sesuai dengan tingkatan jabatan. Untuk Kepala Sekolah sendiri dikenakan biaya Rp. 200 ribu, Guru yang bersertifikasi Rp. 150 ribu dan guru biasa dikenakan Rp. 100 ribu perguru.

 

Kalau angka ini dijumlahkan dengan total guru di Tempuling sebanyak 300 orang, maka hasil dari pungutan tersebut mencapai puluhan juta. Angka yang sangat fantastis untuk peresmian kantor baru UPT Disdik Tempuling.

 

"Kadis Pendidikan harus konsisten untuk menindak permasalahan ini. Karena Tidak ada tanggungjawab guru dan kepala sekolah terhadap  pembangunan maupun peresmian kantor UPT seperti yang terjadi di Tempuling," ujar Herwanissitas, kepada awak media usai sidang paripurna di gedung DPRD Inhil, Kamis (28/1).

 

Sementara itu, saat di komfirmasi wartawan, Kepala UPT Dinas Pendidikan Tempuling, AN membantah dirinya melakukan pungutan liar (pungli) untuk dana peresmian Kantor UPT Disdik Tempuling yang rencananya dilaksanakan pertengahan februari ini. Namun ia membenarkan bahwa setiap kepala sekolah dan guru dikenakan iuran bervariasi sesuasi dengan tingkatan jabatan.

 

"Saya luruskan ya, saya tidak ada melakukan pungutan itu, tapi ini berdasarkan keputusan rapat antara panitia yang terdiri K3S, Kepala SMP dan SMA," Sebut AN. (san/hrc)