RIAUONE.COM,TEMBILAHAN,ROC - Komisi 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir akan meminta penjelasan Pemerintah Provinsi Riau Terkait masalah PT. Indrawan Perkasa yang diketahui izin operasionalnya dikeluarkan oleh Pemkab Indragiri Hulu (Inhu).

 

Tidak hanya itu, perusahaan yang berdiri di wilayah Inhil ini ternyata menyimpan persoalan yang merugikan banyak pihak, diantaranya adalah persoalan ganti rugi lahan warga Desa Petalongan,persoalan izin operasional dan tapal batas yang hingga saat ini belum ada titik terang penyelesaiannya.

 

"Kalau mendengar pengaduan warga, ada kejanggalan yang  terjadi,  PT. Indrawan Perkasa berdiri di wilayah Inhil tapi izin usahaanya dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Indragiri Hulu. Ini yang harus kita selidiki kebenarannya," ujar Fadli H Sofyan, kepada riauone.com di rungan Komisi 1 saat hearing DPRD bersama warga Petalongan, BP2MPD, Bagian Pemerintahan Setda Inhil dan Camat Keritang, Rabu (7/10).

 

Terkait dengan persoalan perizinan dan kegiatan perusahaan ini, Fadli menyebutkan, komisi 1 DPRD Inhil bersama Pemda Inhil dan tokoh masyarakat desa petalongan akan bertemu langsung dengan instansi terkait di Provinsi guna menyelesaikan masalah yang dikhawatirkan kembali menelan korban seperti kejadian tahun lalu.

 

"Kita (komisi 1) akan bertemu langsung dengan Pemprov Riau untuk meminta penjelasan izin dan tapal batas pendirian perusahaan tersebut. Karena ini kepentingan masyarakat, maka secepatnya kita akan selesaikan masalah ini," ujarnya Fadli politisi PKB Inhil ini.

 

Hal senada juga disampaikan, Muammar AR. Sekretaris Komisi 1 ini berharap, Pemda setempat harus jeli dan segera mengantisipasi secepatnya agat aktivitas PT. Indrawan Perkasa merugikan warga yang bermukim disana.

 

Berdasarkan informasi dari masyarakat, PT. Indrawan Perkasa telah melakukan aktivitasnya hingga memasuki wilayah perbatasan Inhil seluas 10 Km."Kalau kasus ini dibiarkan maka bukan tidak mungkin penyerobotan lahan yang dilakukan Perusahaan ini semakin meluas,"  Muammar. (adv/san)