RIAUONE.COM, TEMBILAHAN, ROC - Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meningkatkan gaji petugas kebersihan DKPP Inhil sebesar 140% ternyata menuai protes dari kalangan guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Inhil.

 

Kenaikan upah para pahlawan pembasmi sampah ini (sebutan Bupati, Red) menjadi Rp.1,2 juta dari sebelumnya Rp.500 ribu perbulan dinilai akan menimbulkan kesenjangan diantara pegawai honorer di daerah ini.

 

Ketua PGRI Kab. Inhil, Yaswar Aprilian, ketika dimintai tanggapannya terkait persoalan ini mengatakan, jika dilihat berdasarkan azas keadilan, tugas pokok dan fungsinya sama.

 

Lalu kenapa hanya petugas kebersihan saja yang dinaikkan gajinya, sementara guru honor yang gajinya hanya kisaran Rp200 ribu -Rp300 ribu perbulan dan tenaga medis yang terbilang honornya juga kecil tidak dipertimbangkan.

 

"Pemkab semestinya juga dapat mempertimbangkan honorer tenaga pendidik dan tenaga medis," ujar Yaswar Aprilian.

 

Hal Senada juga dikatakan Iwan Taruna. Ketua Komisi III DPRD Inhil ini berharap guru honorer dan tenaga medis juga patut mendapatkan perhatian dari Pemkab inhil."Mereka juga manusia dan perlu keadilan serta perhatian pemerintah," ujar Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna, kepada Riauone.com di gedung DPRD Inhil, Rabu,(17/2).

 

Pada dasarnya, Iwan sangat mendukung kebijakan Bupati menaikkan gaji petugas kebersihan, tenaga honorer yang lain juga seperti guru dan tenaga kesehatan juga patut dipertimbangkan.

 

Meskipun pihak legislatif sangat memahami terkait anggaran daerah yang tidak akan mampu menaikan seluruh gaji pegawai honorer, namun Pemkab Inhil disarankan mengklaster tenaga honorer yang diprioriaskan untuk dinaikan gajinya, dengan melihat aspek kinerja dan kebutuhan.

 

“Kita paham APBD tidak akan mampu, tapi kan bisa secara bertahap dan dibuat dulu klasifikasinya. Katakanlah yang kinerjanya bagus dan guru-guru yang mengajar di daerah terpencil yang diutamakan,” tambahkannya.

 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini juga menilai wajar jika muncul kecemburuan bagi tenaga honorer yang lain, hal inilah yang harus diantisipasi oleh Pemda secepatnya.

 

“Kita tidak ingin nanti ada kesenjangan antara para tenaga honorer,” terang Ketua Komisi III DPRD Inhil ini.(San)